Badan Pangan Jamin Cadangan Beras Pemerintah Tersedia

Pemerintah secara penuh menjamin dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan dengan mengamankan stok dan kesiapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Arief Prasetyo Adi Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (7/12/2022), mengatakan saat ini stok CPP, terutama beras perlu ditambah sebagai stabilisasi dari gejolak harga dan mengantisipasi kondisi darurat.

Dia melanjutkan, pemerintah akan menyiapkan 200 ribu ton beras komersial di luar negeri yang dapat dibawa ke Indonesia sewaktu-waktu.

“Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan pemerintah,” ujarnya.

Dia menambahkan, penambahan itu dilakukan jika terjadi penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.

“Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar,” jelas Arief.

Arief menegaskan, beras tersebut tidak akan mengganggu beras petani karena digunakan untuk pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat.

“Pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal, sehingga keberadaan cadangan ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani. Kita juga secara konsisten terus memantau dan menjaga harga penyerapan gabah atau beras lokal di tingkat petani tetap wajar. Misi kita mewujudkan petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum,” ujarnya.

Beras komersial merupakan persediaan akhir tahun sampai menunggu masa panen raya pada Februari-Maret 2023.

“Kita siapkan pada Februari-Maret 2023 agar Bulog dapat menyerap saat panen raya tiba untuk men-top up stoknya kembali sampai dengan 1,2 juta ton. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi beras berkurang di akhir tahun,” katanya.

Upaya ini sejalan dengan arahan Joko Widodo Presiden RI untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat yang terpenuhi.

Dalam Sidang Kabinet pada Selasa (6/12/2022) di Istana Negara, Presiden mengingatkan agar waspada, sehingga kebutuhan beras harus dihitung secara teliti.

Tidak hanya itu, presiden meminta agar kementerian dan lembaga terkait saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan beras.

Arief menambahkan, pemenuhan cadangan beras ini tidak serta-merta menunjukan produksi beras nasional tidak mencukupi.

Stok beras Indramayu

Sementara itu, Kantor Cabang Perum Bulog Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menyatakan, pihaknya memiliki stok beras sebanyak 20 ribu ton atau mencukupi kebutuhan hingga Maret 2023.

“Stok beras kami saat ini kurang lebih 20 ribu ton, yang tersebar di delapan gudang,” kata Dandy Arianto Pimpinan Cabang Bulog Indramayu, Jabar, Selasa (6/12/2022).

Dandy mengatakan, stok beras sebanyak 20 ribu lebih dapat dipastikan daerah itu masih aman hingga tiga bulan ke depan atau Maret 2023.

Selain itu, Dandy melanjutkan bahwa masyarakat Indramayu yang bekerja sebagai petani, menjadikan stok beras itu dapat lebih panjang karena akan menyimpan hasil panen untuk dikonsumi sendiri.

Menurutnya, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu lumbung padi nasional sehingga kebutuhan beras dapat tercukupi dengan baik.

“Rata-rata per bulan kami bisa mengeluarkan 500 ton dan itu merupakan beras medium, karena kami menyediakan untuk beras tersebut,” ujarnya.

Dandy menambahkan, pihaknya dapat langsung mengintervensi melalui ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) jika terjadi kenaikan harga di pasaran, serta pendistribusian beras dengan harga terjangkau ke distributor maupun eceran.

Menurutnya, pengendalian harga beras di pasaran sebagai upaya mendistribusikan ke distributor maupun eceran akan lebih baik. Sedangkan, harga beras saat ini masih terpantau stabil.

“Ketika ada gejolak harga, kami langsung distribusikan stok yang ada melalui program KPSH maupun langsung ke distributor dan pengecer,” katanya.(ant/tik/rst)