Australia Tambah Izin Tinggal Permanen Pekerja Migran karena Kekurangan Pegawai

Australia akan menambah 35.000 izin tinggal permanen dalam tahun fiskal berjalan menjadi 195.000 ketika negara itu beralih pada pekerja migran jangka panjang untuk membantu sektor bisnis yang kekurangan staf.

Ini seiring dengan kebijakan Negara Kanguru yang menutup perbatasan selama dua tahun akibat pandemi Covid-19. Aturan ketat serta eksodus pekerja musiman dan mahasiswa asing membuat pengusaha kesulitan merekrut staf agar bisnis mereka tetap berjalan.

“Tanpa diminta, Covid memberi kita kesempatan untuk mereformasi sistem imigrasi kita yang tak akan pernah kembali normal. Saya ingin kita mengambil kesempatan itu,” kata Clare O’Neil Menteri Dalam Negeri Australia dalam konferensi pemerintah tentang lowongan kerja, Jumat (2/9/2022) waktu setempat.

“Berdasarkan proyeksi, (reformasi) ini akan menarik ribuan perawat baru ke negara ini tahun ini, ribuan teknisi baru,” imbuh O’Neil seperti dikutip Antara dari Reuters.

Sektor bisnis telah mendesak pemerintah untuk menaikkan batas jumlah migran tahunan yang saat ini hanya 160.000 dan meminta perubahan kebijakan untuk sementara agar kebutuhan pekerja terpenuhi.

Pemerintah partai Buruh yang baru terpilih menggelar konferensi dua hari itu di ibu kota Canberra dengan mengundang berbagai kelompok bisnis dan serikat pekerja untuk membantu mencari solusi atas masalah-masalah ketenagakerjaan yang penting.

Australia bersaing dengan kawasan ekonomi maju lainnya untuk menarik minat pekerja asing terampil ketika banyak negara melonggarkan aturan imigrasi.

Namun, waktu pengurusan visa yang lama di negara itu telah membuat jutaan calon pekerja menghadapi ketidakpastian sehingga memperburuk krisis tenaga kerja.

“Kami mengerti bahwa ketika orang menunggu dan menunggu, ketidakpastian bisa menjadi tak terkendali,” kata Andrew Giles Menteri Imigrasi dalam konferensi yang sama.

“Ini tidak cukup baik, dan menunjukkan bahwa sistem visa telah mengalami krisis,” kata dia.

Untuk mempercepat proses pemberian visa, Giles mengatakan pemerintah akan menyediakan dana 36,1 juta dolar Australia (Rp365,76 miliar) untuk meningkatkan kapasitas staf sebanyak 500 pegawai selama sembilan bulan ke depan.(ant/dfn/ipg)