Antisipasi Lonjakan Pemudik, DPR Minta Pemerintah Sediakan Fasilitas Mudik yang Memadai

Suryadi Jaya Purnama anggota Komisi V Fraksi PKS DPR RI memberikan sejumlah catatan bagi Pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan mudik di tahun 2022. Menurut dia, hal ini penting dilakukan karena arus mudik pada libur dan cuti bersama Idulfitri 2022 diprediksi akan meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

“Diperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2022 meningkat sebesar 167% menjadi 85,5 juta orang melalui darat, laut dan udara dibandingkan jumlah pemudik pada Lebaran 2021. Dimana hampir 75% melakukan perjalanan melalui darat, baik itu menggunakan angkutan pribadi maupun umum. Hal ini merupakan suatu yang lumrah mengingat selama 2 tahun ini terjadi pengetatan arus mudik akibat pandemi Covid-19,” ujar Suryadi dalam keterangannya, Selasa (19/4/2022).

Untuk itu, lanjut Suryadi, agar indikator keberhasilan mudik, yakni keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dapat tercapai, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, satu di antaranya menyediakan fasilitas mudik yang memadai.

“Pertama, fasilitas sepanjang jalur mudik agar dipastikan memadai karena pada tahun ini, puncak arus mudik sendiri diperkirakan terjadi selama 3 hari (Jumat sampai Minggu). Oleh karena itu, semua pekerjaan perbaikan jalan sudah harus selesai pada H-10 Lebaran. Kemudian, juga harus tersedia banyak rest area yang layak dan bersih dengan tambahan jumlah ketersediaan toilet agar tidak menyebabkan kemacetan akibat antrean panjang,” ucapnya.

Atas dasar itu, ia mengusulkan agar pelayanan selama arus mudik secara tahunan dimasukkan menjadi satu di antara SPM (Standar Pelayanan Minimal) Jalan Tol, sehingga diharapkan pengelola jalan tol selalu dapat meningkatkan pelayanannya terutama pada saat adanya kegiatan mudik.

“Kedua, diperlukan juga antisipasi terhadap terjadinya kepadatan arus mudik di jalan tol dan jalan non tol, sebab Pemerintah berencana memberlakukan arus searah dan ganjil genap mulai 28 April hingga 6 Mei 2022. Adanya pemberlakuan ganjil genap ini dikhawatirkan dapat berimbas pada kepadatan di jalan non tol,” ungkapnya.

Poin ketiga, Suryadi menyinggung ketentuan vaksin booster sebagai syarat perjalanan.

“F-PKS meminta agar Pemerintah menyediakan pelayanan tes antigen 1×24 jam atau tes PCR 3×24 jam bagi yang belum melakukan vaksinasi booster. F-PKS mengusulkan layanan tes tersebut dapat disediakan secara gratis dengan menggunakan CSR BUMN. Hal ini diperlukan agar syarat perjalanan tersebut tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik pada tahun ini,” jelasnya.

Terakhir, Suryadi mengingatkan, di bidang angkutan umum Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap kelaikan angkutan umum, baik darat, laut maupun udara.

“Untuk angkutan darat, Pemerintah harus memastikan jangan sampai ada uji KIR yang menggunakan calo sehingga dapat diakali. Pemerintah juga harus memperhatikan peringatan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bahwa hampir 90 persen kecelakaan bus dan truk terjadi di jalan menurun dan sebagian besar pengemudi dalam kecelakaan itu mengabaikan teknik pengereman yang benar. Di samping itu, Pemerintah perlu mengawasi harga tiket, jangan sampai terjadi peningkatan yang tidak wajar,” pungkas dia.(faz/ipg)