Akademisi Unair: Politik Uang Harus Dicegah Bersama

Kris Nugroho, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga (Unair) menyatakan, gerakan pemantauan Pemilihan Umum (Pemilu) sangat dibutuhkan oleh Indonesia.

“Apalagi Indonesia masuk ke dalam negara demokrasi muda usia, meskipun reformasi sudah berjalan 20 tahun lebih,” ucapnya saat menghadiri sosialisasi pengawasan pemilu di Surabaya, Selasa (29/11/2022).

Dia mengatakan bahwa pemilu di Indonesia harus mendapat pengawasan yang ketat, mengingat masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pemilu itu berlangsung.

“Salah satunya politik uang, ibaratnya kita menghirup udara busuk tapi kita tidak tahu dari mana asalnya,” ucapnya.

Dia menegaskan, politik uang harus dicegah, agar pemilu tahun 2024 mendatang bisa berjalan dengan demokratis.

“Harus dilakukan sosialisasi, kelihatannya sepele, padahal jika dilakukan dengan parameter yang jelas maka bisa mendorong masyarakat hingga pemantau pemilu mencegah praktik itu,” ucapnya.

Selain itu, dia juga mengatakan pencegahan yang bisa dilakukan yakni dengan membentuk gerakan pengawasan partisipatif untuk memantau sejak pemilu itu belum berlangsung.

“Pencegahan yang efektif akan membuat pelaku tidak melakukan praktiknya, karena kalau terlambat sudah terjadi kasus politik uang akan sulit sekali melacak bukti-bukti penelusuran kasusnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan waktu-waktu yang sering terjadi pelanggaran pemilu, yakni saat kampanye berlangsung, saat memasuki hari tenang, dan saat proses pemungutan suara.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tim pemantau harus fokus dan mewaspadai waktu-waktu khusus tersebut, agar tidak kecolongan jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Dia berharap, pengawasan oleh seluruh elemen masyarakat akan berdampak baik bagi kualitas pemilu di Indonesia, sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas juga.

“Konsentrasi kita adalah pemilu yang demokratis, harus menuju pemilu yang berintegritas,” pungkasnya.(ris/iss)