3.000 Mahasiswa ABS Akan Gelar Aksi Demo di DPRD Jatim Besok

Aliansi BEM Surabaya (ABS) akan menggelar aksi demo pada Kamis (14/4/2022) besok, di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya.

AKP M. Faqih Kasubag Humas Polrestabes Surabaya pada suarasurabaya.net, Rabu (13/4/2022) mengatakan, telah menerima surat pemberitahuan dan perizinan demonstrasi dari ABS tersebut.

“Untuk suratnya sendiri sudah kami terima. Aksi akan berjalan besok (Kamis) di Gedung DPRD Jawa Timur,” terang AKP M. Faqih.

Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, aksi massa diperkirakan mencapai 3.000 orang dari gabungan 30 kampus yang mencakup UPN, ITS, Unair, Unesa, Unitomo dan lain sebagainya.

Sementara itu, S. Andre Prasetyo Utomo Koordinator Aksi dari ABS mengatakan, gerakan aksi pada 14 April yang dimulai pukul 10.00 WIB itu adalah inisiatif dari berbagai kampus negeri dan swasta di Kota Surabaya, tanpa ada kaitan dengan aksi yang terjadi di Jakarta.

“Alasan kita memilih tanggal tersebut karena tidak ada keberpihakan dari salah satu aliansi nasional manapun, murni dari inisiatif kawan-kawan BEM di Surabaya,” jelasnya pada suarasurabaya.net.

Andre juga menyebutkan, bahwa gerakan pada 14 April juga sebagai upaya menetralisir aksi, mengingat dari berbagai kampus di Surabaya juga ada yang masuk dalam keanggotaan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) maupun BEM Nusantara.

“Gerakan rakyat adalah sebentuk gerakan yang diisi berbagai elemen masyarakat, yang menerima dampak dari kebijakan pemerintah dan stakeholder. Gerakan harusnya bisa bersatu agar cita-cita dapat tercapai,” tambahnya.

Meski waktu pelaksanaan aksi mahasiswa tidak berbarengan, Andre juga menegaskan, bahwa pihak ABS mengapresiasi aksi yang sebelumnya digelar oleh BEM SI di Jakarta pada 11 April lalu.

Dalam aksinya Kamis besok, massa akan membawa isu ekonomi sebagai pokok dasar tuntutan, yang kemudian di-breakdown menjadi enam poin tuntutan di antaranya mengusut tuntas mafia minyak goreng, turunkan harga minyak goreng, menuntut pemerintah untuk mengevaluasi pendistribusian dan produksi BBM pertalite dan solar.

Lalu meminta pemerintah agar menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN), menunda pemindahan IKN sebelum rancangan pembangunan dan pengelolaan lingkungan dituntaskan, dan mewujudkan reforma agraria.(tha/bil/dfn)