YLKI Menolak SNI Produk Hasil Tembakau

Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menjelaskan, saat ini Direktorat Standar Agro, Kimia, Kesehatan, Halal Badan Standarisasi Nasional (BSN), sedang menggodok Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk tembakau, seperti rokok, vape, dan lainnya.

Kata Tulus, SNI dibuat untuk memberikan aspek perlindungan pada konsumen. Terhadap hal tersebut, YLKI menolak keras adanya SNI produk hasil tembakau yang dibuat oleh BSN tersebut.

Pertimbangannya, lanjut Tulus, produk hasil tembakau (rokok) adalah produk substandar dari sisi apa pun, apalagi dari sisi kesehatan. Sehingga tidak pantas dan tidak logis jika dibuatkan SNI.

Apalagi jika alasannya untuk melindungi konsumen. Instrumen kebijakan untuk melindungi konsumen dari bahaya produk hasil tembakau adalah peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, melarang iklan dan promosi rokok, menaikkan cukai dan harga rokok, kawasan tanpa rokok, dan melarang penjualan pada anak anak dan remaja.

“Instrumen kebijakan ini yang sudah dijamin oleh regulasi di Indonesia, seperti UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, dan sudah menjadi menjadi standar internasional (via FCTC),” ujar Tulus dalam keterangannya, Senin (6/9/2021).

Dengan demikian, kata dia, pembuatan SNI untuk produk tembakau adalah anti regulasi, khususnya bertentangan dengan UU tentang Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen, dan berlawanan dengan bench marking internasional.

“Pembuatan SNI produk hasil tembakau akan menjadi bahan tertawaan internasional,” tegasnya.

Oleh karena itu, menurut Tulus, YLKI mendesak BSN untuk segera membatalkan proses penggodogan SNI untuk produk hasil tembakau tersebut, sebab merupakan kebijakan yang sesat pikir, absurd dan tidak masuk akal. YLKI juga mendesak Kemenkes untuk menolak rencana tersebut.

Tulus menegaskan, jika pemerintah memang bermaksud ingin melindungi konsumen dari bahaya produk tembakau, caranya bukan membuat SNI, tetapi menaikkan cukai rokok, melarang iklan dan promosi rokok, perbesar peringatan kesehatan pada bungkus rokok, dan larang penjualan rokok pada anak anak dan remaja.

“Untuk mewujudkan hal itu, segera laksanakan amandemen PP No. 109/2021 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan,” pungkas Tulus.(faz/iss/ipg)