Wapres RI Apresiasi Mendikbudristek Dorong PTM Terbatas

Ma’ruf Amin Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) mendukung Nadiem Anwar Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) yang sedang mendorong penerapan Pemebelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

Wapres menyampaikan itu saat meninjau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di SMP Negeri 1 Citeureup dan vaksinasi masyarakat umum di SMK Swasta Kesehatan Annisa di Kabupaten Bogor bersama Nadiem Makarim Mendikbudristek.

“Saya mendukung upaya Mendikbudristek mendorong sekolah di daerah yang memang PPKM level 1-3 melaksanakan PTM terbatas supaya tidak tertinggal. PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) tidak maksimal. Maka, PTM terbatas terus kita dorong supaya ketertinggalan pembelajaran bisa dikejar,” kata Wapres, Kamis (9/9/2021).

Memantau pelaksanaan PTM terbatas di SMPN 1 Citeureup, Ma’ruf berpandangan, pada prinsipnya pemerintah menganggap penting untuk memulai PTM terbatas. Sudah dibuat aturan-aturannya supaya bisa belajar dengan aman.

“Saya tahu dari berdialog dengan para siswa, hampir 100 persen ingin tatap muka terbatas,” ujar Ma’ruf.

Pada kesempatan yang sama, Hermana Gustiawati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Akademik SMPN 1 Citeureup menuturkan warga sekolahnya sangat antusias menyambut pelaksanaan PTM terbatas.

“Para guru, siswa semuanya sudah siap kembali sekolah. Para orang tua juga seluruhnya mendukung pelaksanaan PTM terbatas. Berbagai upaya telah kami lakukan dalam menyambut PTM terbatas ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di sekolah,” ujarnya.

Mendikbudristek dalam pernyataannya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bogor yang mayoritas pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi, serta telah mendorong dilaksanakannya PTM terbatas sesuai SKB Empat Menteri yang diterbitkan Maret 2021.

“Apabila sekolah di wilayah PPKM level 1-3 yang pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi secara lengkap, sekolah wajib memberikan opsi PTM terbatas dan juga PJJ (pembelajaran jarak jauh),” jelas Nadiem.

Hal senada disampaikan Ade Munowaroh Yasin Bupati Bogor yang mendorong 100 persen satuan pendidikan di Kabupaten Bogor agar melaksanakan PTM terbatas dan tetap memonitor agar tidak terjadi klaster di sekolah.

Karena itulah, kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bogor yang belum melaksanakan PTM terbatas, Ade Yasin mengimbau untuk segera melaksanakan PTM terbatas mengingat hampir 80 persen pendidik dan tenaga kependidikan sudah diberikan vaksinasi Covid-19.

“Untuk sekolah sekolah yang belum melaksanakan PTM terbatas, saya imbau untuk segera mempersiapkan, karena anak-anak juga menunggu untuk segera sekolah. Kepada para orang tua kami imbau untuk segera ikut vaksin juga agar tidak terjadi klaster keluarga yang dibawa ke sekolah,” imbaunya.

Di SMK Swasta Kesehatan Annisa, Nadiem juga mengingatkan hak orang tua untuk menentukan, meskipun PTM terbatas sangat berbeda dengan sekolah seperti biasanya. Perbedaan tersebut diatur dalam SKB Empat Menteri yang diterbitkan Maret 2021.

“Ibu dan Bapak jangan lupa, orang tua tetap berhak menentukan apakah anaknya ikut PTM terbatas atau PJJ. Keputusan terakhir ada di orang tua. Sekolah perlu menghormati keputusan orang tua tanpa diskriminasi,” sebutnya.

Menutup pernyataannya, Mendikbudristek menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus bergotong royong memastikan keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga sekolah.

“Menekan laju virus Covid-19 dan memastikan anak-anak Indonesia tetap mendapatkan pembelajaran yang berkualitas adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Mendikbudristek.(faz/tin/den)