Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat memicu urgensi bahwa perlindungan hukum bagi perempuan yang rentan terhadap kekerasan seksual harus segera dirumuskan. Salah satunya ialah mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Urgensi RUU PKS ini dilontarkan, Eddy O,S Hiariej Wakil Menteri Hukum dan HAM, di webinar Lindungi Perempuan dari Kekerasan “Dare To Speak Up” memperingati Hari Perempuan Internasional, yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Senin (8/32021).
“Kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak adalah kejahatan serius. Kenapa? Perempuan dan anak adalah kelompok lemah yang seharusnya dilindungi, tapi malah menjadi objek kekerasan,”tegasnya.
Selain menyorot lemahnya penegakan hukum kekerasan seksual, adanya budaya menyalahkan korban begitu banyak ditemui sehingga banyak para penyitas takut melaporkan kasus yang dialami. Korban pun merasa khawatir akan mendapat stigma buruk.
“Blaming the victim. Melimpahkan kesalahan kepada korban,” tegasnya. Mereka dianggap merusak nama baik keluarga, dianggap aib, bahkan diskriminasi karena melaporkan tindakan kekerasan atau pelecehan tersebut.
Eddy lalu mencontohkan kasus Baiq Nuril. “Ia adalah korban pelecehan, namun Baiq Nuril malah ditetapkan sebagai tersangka kasus UU ITE.”
Eddy mengatakan rata-rata korban merasa tertekan bila harus menguak identitasnya sebagai korban kekerasan sosial, ada beberapa faktor yang menyebabkan, antara lain, faktor ekonomi, pendidikan dan strata sosial.
“Berbagai kasus kekerasan seksual terus saja terjadi. Negara harus intervensi, sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak korban mulai dari pendampingan, perlindungan dan pemulihan,” kata Eddy yang berharap untuk segera disahkan RUU PKS. (man/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
