Tak Ada Diskriminasi, Ormas dan Tokoh Madura Dukung Penanganan Covid-19 di Suramadu

Irvan Widyanto Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya menerima audiensi beberapa tokoh dan organisasi masyarakat (ormas) dari Madura, Kamis (17/6/2021).

Ada beberapa poin yang dibahas dalam audiensi ini. Pertama adalah meluruskan adanya soal isu diskriminasi yang muncul karena penerapan penyekatan di akses Suramadu.

Irvan menjelaskan, ada salah satu ormas menilai kebijakan penyekatan di akses Suramadu sisi Surabaya ini adalah bentuk diskriminasi kebijakan. Setelah mendapat pemahaman, mereka menyadari kebijakan itu bukanlah sebuah diskriminasi.

“Setelah kami beri pemahaman, kami terangkan semuanya, ternyata mereka menyadari ini bukan sebuah diskriminasi. Tapi upaya untuk memutus mata rantai dan mereka memahami. Karena, kan, tidak bisa keluar dari 3T. Testing, Tracing dan Treatment,” ujarnya.

Apalagi, Irvan menyatakan, bahwa sebelum diterapkannya kebijakan penyekatan, Wali Kota Surabaya sudah melakukan koordinasi dan meminta izin persetujuan dengan beberapa pemangku kepentingan. Baik itu Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, maupun Kapolda Jatim.

“Ini sudah dikoordinasikan semua. Apalagi Pak Wali Kota selalu menyatakan Madura ini satu kesatuan dengan Surabaya. Karena banyak juga warga dari Madura yang tinggal dan mencari nafkah di Surabaya,” ungkapnya.

Di samping meluruskan isu soal diskriminasi, Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya itu juga mengungkapkan, dalam audiensi ini, salah satu ormas juga meminta adanya pelonggaran masa berlaku hasil tes usap serta percepatan proses screening di penyekatan.

“Jadi memang sudah ada percepatan yang dilakukan oleh Dinkes Surabaya. Jadi, seperti contohnya kalau tes usap antigen cukup menunggu 15 menit. Dan tes usap PCR pun itu tidak menunggu hari lagi, tapi jam,” terangnya.

Mantan Kepala Satpol PP Kota Surabaya itu juga bilang, Satgas Covid-19 Surabaya terus melakukan evaluasi terkait penyekatan di akses Suramadu. Bahkan, evaluasi ini juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan serta Pemerintah Provinsi Jatim.

“Kita juga sudah melakukan beberapa kali evaluasi. Jadi masa waktunya (hasil swab) itu bukan kami yang menentukan, tapi sesuai petunjuk pedoman dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan). Jadi bukan kami yang menentukan masa berlaku waktu itu,” jelasnya.

Meski begitu, Irvan menegaskan, pada intinya hasil dari audiensi ini seluruh ormas dan tokoh Madura yang hadir menyatakan sepakat untuk membantu pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Terlebih, mereka juga siap membantu petugas di penyekatan dan menyosialisasikan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat.

“Mereka sepakat akan membantu untuk pelaksanaan penyekatan ini, karena semata-mata juga untuk memutus mata rantai dan juga memberikan perlindungan kepada warga Madura sendiri,” imbuhnya.

Tidak Ada Diskriminasi,  Hanya Masalah Miskomunikasi

Nawadi Ketua Umum Aliansi Madura Perantau (AMP) menyatakan, viralnya soal diskriminasi ini ternyata hanya sebuah pemelintiran.

Karena itu, audiensi ini dilakukan bukan untuk mencari siapa yang salah dan benar. Tapi, bagaimana ke depan dapat saling bahu membahu dan kerja sama dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Jadi mulai sekarang kami berkomitmen, dengan elemen masyarakat, dengan seluruh organisasi Madura. Kami bahu membahu, kami gotong royong terjun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Madura,” kata Nawadi.

Hal yang sama juga disampaikan Berlian Ismail Marzuki Ketua Madura Asli (MADAS), dia mengaku sepakat dengan upaya pemerintah dalam memutus laju penyebaran Covid-19.

Bahkan, pihaknya juga siap menyosialisasikan kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Kami ingin seluruh orang Madura patuhi protokol kesehatan. Masalah yang viral barusan itu hanya karena miskomunikasi. Jadi takutnya, dari pihak masyarakat Madura ekonomi kena. Karena di lapangan sebetulnya bukan masalah ekonomi, tapi masalah prosedural, swab,” terangnya.

Sementara itu, Bob Hasan Korlap Aksi Gerakan Selamatkan Jatim (GAS Jatim) menyampaikan, aksi yang dilakukannya ini merupakan bentuk aspirasi dari beberapa elemen masyarakat Madura.

Pada intinya, pihaknya ingin agar penyekatan ini jangan sampai menyebabkan kerumunan. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah agar pelaksanaan tes usap massal di akses Suramadu tidak hanya dilakukan satu titik lokasi.

“Bagaimana agar ada beberapa posko yang harus kita didirikan, bukan cuma di Surabaya. Di Bangkalan sudah mulai mendirikan posko untuk swab juga dari pihak provinsi dan Pemkab Bangkalan. Ini akan meminimalisir adanya kerumunan, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Bob Hasan. (man/den)