Supaya Indonesia Tidak Tinggal Nama, Milenial Wajib Berpikir Kritis

Mahasiswa dituntut berpikir kritis menyikapi suatu problematika, tanpa meninggalkan etika, sopan, dan menghindari SARA di era media sosial.

Fakultas Hukum (FH) Universitas Narotama menyikapi hal itu dengan mengajak mahasiswa dan segenap civitas akademika sebagai milenial masa kini ikuti daring bertajuk Mengembangkan Potensi Berpikir Kritis Dengan Cara Berdialektika di Era Milenial.

Miftakhul Huda Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama yang hadir sebagai keynote speaker mengatakan, sumber informasi milenial saat ini dari internet dan media sosial yang ada.

Menurutnya tidak ada yang salah dari sumber itu karena memang zaman sudah berubah.

Bedanya, di masa lalu, kata Miftakhul Huda, sumber informasi seperti koran, televisi, dan radio, terasa lebih mudah dipertanggungjawabkan.

“Sekarang, sumber informasi tidak mudah dipertanggungjawabkan sehingga kita tidak tahu persis validitasnya. Kita pun harus lebih berhati-hati dan kritis,” terang Miftakhul Huda, Kamis (5/8/2021).

Huda bilang secara detil mengenai cara berpikir kritis dan dampak jika mahasiswa dan masyarakat tidak bisa atau tidak mampu mengaplikasikan proses berpikir kritis tersebut.

“Beberapa cara berpikir kritis adalah dengan berpikir mendalam, tidak hanya di luarnya saja. Kemudian terbuka untuk menerima dan menyaring semua informasi dari berbagai literatur, berpikir luas, berimbang, dan melakukan konfirmasi dengan pendapat lawan,” tambah Huda.

Dan ketika seseorang tidak berpikir kritis, lanjut Huda maka akan menimbulkan banyak dampak, satu di antaranya adalah mudah termakan hoax dan menyebarkan hoax.

Juga tersesat karena mudah percaya dengan aplikasi peta, terlilit hutang pinjaman online, terjebak investasi bodong, hingga bisa masuk penjara karena ikut menyebarkan hoaks.

“Banyak orang ikut-ikutan mengkritik pihak lain, status orang lain, hingga mencemooh. Itu yang harus dihadapi dengan berpikir kritis terlebih dahulu. Jika kita melihat suatu postingan, cobalah telaah lebih dalam. Apabila tidak mengerti konteksnya, tanyakan di kolom komentar. Dari situ kita akan tahu apakah kita berhak mengkritik postingan tersebut. Apakah kita memiliki kepentingan dan pengetahuan yang cukup untuk mengomentari status orang lain,” tegas Huda.

Dampak lain dari tidak berpikir kritis, lanjut Huda, adalah munculnya pertengkaran saudara, koruptor merajalela, kemiskinan meningkat, hingga bahkan bisa-bisa nantinya Indonesia akan tinggal nama saja.

“Ini tidak berlebihan. Kemerdekaan Indonesia adalah berkat para pemuda yang berpikir kritis untuk menculik Soekarno dan memaksanya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, ketika Soekarno percaya bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jika saja pemuda tidak berpikir kritis saat itu, Indonesia mungkin tidak akan merdeka,” pungkas Huda.

Farrah Miftah Gubernur BEM FH Universitas Narotama, menyampaikan bahwa pemikiran kritis harus disertai dengan dalih yang akurat, atau biasanya dengan pemahaman literasi terlebih dahulu dalam isu-isu terkait.

“Tentunya hal itu tidak mudah. Dan kegiatan kali ini adalah bagian dari mengembangkan potensi masing-masing para mahasiswa, agar sebelum menyatakan sikap dengan segala bentuknya dengan terlebih dahulu memperhitungkan segi kematangan dalam mengkaji isu-isu itu sendiri. Sekaligus juga dibarengi dengan kemampuan untuk menyampaikannya dengan lugas,” terang Farrah Mifta, Kamis (5/8/2021).

Miftakhul Huda Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama yang dihadirkan sebagai keynote speaker, kata Farrah menginspirasi sekitar 200 peserta untuk berusaha dan menerapkan kinerja berpikir kritis tersebut.

“Jumlah pesertanya lebih dari 200 orang dan hampir semuanya aktif dalam sesi tanya jawab, karena materi yang dipaparkan keynote speaker sangat menginspirasi,” tutup Farrah.(tok/tin/den)