Solusi Seragam Siswa MBR, DPRD Surabaya Minta Adanya Aplikasi Penjualan Daring

Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Surabaya telah membahas polemik pungutan seragam untuk siswa program Mitra Warga dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belakangan ini. Salah satu kesepakatan dalam rapat pembahasan beberapa waktu lalu di DPRD Surabaya adalah keberadaan aplikasi penjualan seragam secara daring sebagaimana sudah dilakukan oleh sejumlah sekolah swasta di Surabaya.

Herlina Harsono Njoto Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Surabaya mengatakan, usulan aplikasi penjualan seragam secara daring itu adalah salah satu saran yang disampaikan komisinya kepada Pemkot Surabaya. Dia bilang, aplikasi belanja seragam secara daring ini akan menjadi solusi sekaligus antisipasi agar polemik serupa tidak terjadi di kemudian hari.

“Dalam rapat kemarin, respons Pemkot Surabaya positif dan menyampaikan akan melakukan inisiasi aplikasi pembelian daring ini. Kami berharap, pada tahun pembelajaran baru tahun yang akan datang aplikasi ini sudah tersedia,” kata Herlina ketika mungudara di Radio Suara Surabaya, Sabtu (11/9/2021).

Selama ini, kata Herlina, wali murid punya pilihan untuk membeli seragam di koperasi sekolah atau di luar sekolah. Dengan adanya aplikasi belanja seragam daring itu, kata Herlina, selain akan memberdayakan UMKM di Kota Pahlawan, akan menjadi tambahan opsi pembelanjaan seragam bagi wali murid yang lebih efisien, modern, dan sekaligus lebih mudah diakses.

“Saya juga wali murid. Saya juga merasa senasib sepenanggungan. Kita ingin menyediakan yang terbaik bagi anak-anak, tapi juga menghindari polemik seminimal mungkin. Bagi wali murid yang merasa pembelian seragam akan lebih efisien di pasar (luar sekolah) maka merasalah bebas untuk membelinya di pasar. Kalau merasa lebih baik difasilitasi koperasi sekolah, wali murid juga harus merasa bebas tanpa ada paksaan,” ujarnya.

Salah satu yang ditekankan Herlina mengenai usulan aplikasi belanja seragam daring ini adalah transparansi. Terutama berkaitan stok dan harga. Selama ini, kata Herlina, banyak wali murid di sekolah negeri yang komplain mengenai seragam sekolah yang mereka beli di koperasi sekolah. Salah satunya berkaitan dengan harga yang lebih mahal, kualitas bahan, dan lain-lain. Ini tidak terjadi di sekolah swasta.

“Karena di sekolah swasta sudah punya sistem pembelian seragam secara daring. Terintegrasi dengan situs web sekolah misalnya. Bahkan di sekolah swasta itu ada yang menyediakan enam seragam, orang tua tetap mau beli karena pihak sekolah transparan. Selain itu, sistem pembeliannya juga bisa diakses oleh orang tua secara lebih mudah,” katanya.

Aplikasi penjualan daring, yang menurutnya simpel dalam hal pengelolaan, dan relatif murah dalam hal biaya pembuatan itu dia harap bisa mengurangi sekaligus mengantisipasi terjadinya polemik tentang seragam sekolah di kemudian hari.(den)