Soal Mekanisme Apresiasi Seniman Jatim Tidak Libatkan DKS, Itu Pengingkaran Sejarah

Tidak dilibatkannya Dewan Kesenian Surabaya (DKS) pada mekanisme program Apresiasi Seniman Jawa Timur, dianggap sebagai pengingkaran pada sejarah kesenian dan kebudayaan di Jawa Timur.

Luhur Kayungga Sekjen DKS yang menyampaikan itu. Dia sekaligus menerangkan bahwa sejarah apresiasi seniman Jawa Timur yang dulu digagas Bambang Sujiyono (Alm.) tokoh seniman Balai Pemuda bersama Imam Utomo Gubernur Jawa Timur kala itu, prosesnya sejak awal sudah melibatkan DKS.

“Karena DKS adalah representasi dari seniman Surabaya dan orang-orang yang ada di struktur itu tentu memang terpilih secara ketokohan dan kapabilitasnya. Dan proses seleksi untuk apresiasi seniman diserahkan pada DKS. Lembaga ini dinilai representatif pada realita kesenian yang ada di Surabaya,” terang Luhur Kayungga, Sabtu (8/5/2021).

Selain itu, tambah Luhur, pengurus atau mereka yang ada di dalam DKS adalah pelaku kesenian itu sendiri. Pada acara kesenian, anggota atau pengurus DKS juga kerap jadi bagian kegiatan-kegiatan tersebut. Termasuk ketika DPRD Surabaya menggelar pembahasan persoalan sosial kemasyarakatan, DKS kerap dilibatkan.

Karena itu, menurutnya, jika DKS tidak dilibatkan dalam mekanisme program-program seperti Apresiasi Seniman Jawa Timur, Luhur menganggap ada kepentingan-kepentingan terselubung atau tersembunyi, yang justru tidak berpihak pada seniman. “Berarti itu pengingkaran sejarah, sekaligus ada indikasi atau niat melakukan penyimpangan. Tahun lalu hal itu sudah terbukti banyak penyimpangan berbuntut kegaduhan. Dan tahun ini malah terulang dan masif,” kata Luhur.

Oleh karena itu, Koalisi Seniman Surabaya, Jumat (7/5/2021) turun ke jalan melakukan aksi di depan gedung negara Grahadi menuntut Kadisbudpar Provinsi Jawa Timur dicopot karena tidak cakap mengurusi seniman. Tidak hanya itu, dengan tidak dilibatkannya DKS adalah pelecehan pada seniman dan budayawan di Surabaya dan Jawa Timur.(tok/dfn)