Sebagian Kaum Disabilitas Belum Punya NIK, Negara Harus Menyesuaikan Diri

Memang belum ada data pasti, berapa banyak kaum disabilitas di Indonesia yang belum punya Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tapi berdasarkan temuan NasDem, jumlah mereka diklaim cukup banyak.

Anggiasari Puji Aryatie Kader Partai NasDem yang seorang disabilitas menyatakan itu di sela-sela Seminar “Parenting Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)” di Surabaya, Minggu (3/9/2021).

“Indonesia ini beragam, Bhinneka Tunggal Ika, yang mana di antaranya ada kelompok-kelompok disabilitas yang saat ini ada yang belum memiliki NIK, tidak punya akta kelahiran, tidak bisa sekolah, tidak bisa vaksin juga,” ujarnya.

Salah satu penyebab sebagian disabilitas ini belum punya NIK karena mereka tidak memiliki akta kelahiran. Anggiasari bilang, semua bermula karena ketika mereka lahir orang tua mereka malu.

“Akhirnya orang tua menyembunyikan kelahiran mereka. Sekarang itu harus berubah. Orang tua tidak harus lagi merasa malu, karena mereka ini lahir karena keadaan, bukan karena dosa,” katanya.

Karena itulah, kata Anggiasari, seminar itu digelar. Supaya orang tua ABK sadar dan bisa menyadarkan orang lain yang mungkin masih menyembunyikan keberadaan anak mereka yang disabilitas.

Amelia Anggraini Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP NasDem mengatakan, seminar ini memang bertujuan untuk memberikan semangat kepada orang tua ABK.

“Bahwa mereka tidak sendiri, NasDem hadir di antara mereka. Tentu saja untuk mengakomodasi, menjembatani, apa yang selama ini mereka butuhkan. Baik dalam hal pendidikan juga dalam aspek lainnya,” katanya.

Salah satu dukungan itu, kata perempuan yang akrab disapa Anggra itu, yakni dengan memperjuangkan dua Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan dan hak kelompok disabilitas.

Yakni RUU PKS, yang mana menurut Anggra, proses penyusunannya melibatkan kelompok disabilitas. Karena menurutnya, sebagian dari penyintas kekerasan seksual itu adalah kelompok disabilitas.

“Kemudian juga UU Dikdok (Pendidikan Kedokteran). Kami juga memperjuangkan hak yang sama antara orang yang disabilitas dengan orang yang tidak disabilitas,” ujarnya.

Terkait dengan keberadaan kaum disabilitas yang masih belum punya NIK, Anggra mengajak pemerintah untuk melakukan perbaikan data kaum disabilitas di Indonesia dan memfasilitasi mereka.

“Mari pemerintah memperbaiki data kaum disabilitas ini dan memfasilitasi mereka supaya mereka juga bisa mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan yang layak,” katanya.

Anggiasari Puji Aryatie Kader NasDem yang juga pejuang disabilitas menambahkan, selama ini kelompok disabilitas yang harus menyesuaikan diri dengan setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah.

“Tapi sekarang, negaralah yang harus menyesuaikan diri. Termasuk masyarakat yang juga harus menyesuaikan diri menerima teman-teman dengan disabilitas ini,” ujarnya.

Sementara itu, Okky Asokawati Ketua Bidang Kesehatan DPP NasDem mengatakan, output utama Seminar NasDem kali ini adalah mengedukasi orang-orang di sekitar ABK.

“Support sistemnya yang kami edukasi, yakni keluarga, masyarakat. Karena itu temanya kali ini Parenting anak berkebutuhan khusus. Kami memberikan wacana, pola asuh seperti apa yang seharusnya diberikan kepada ABK,” ujarnya.

Okky mengatakan, sejauh ini persepsi masyarakat terhadap kaum difabel memang belum sama. Di Indonesia, kata Okky, persepsi tentang gender saja menurutnya masih terjadi ketimpangan.

“Jadi Seminar ini sebenarnya adalah upaya NasDem untuk turut memperjuangkan supaya kaum disabilitas ini setara dengan lainnya. Terutama dalam hal mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Turut hadir menjadi pembicara dalam Seminar ini, Angkie Yudistia Staf Khusus Presiden Bidang Pemuda dan Milenial, Faiz Alauddien Reza Ketua Yayasan Trada Rajasa Nagara, juga Alwi Kepala Dinsos Jatim.(den)