Rakor Evaluasi PPKM, Sekdaprov: Sudah Ada Penurunan Angka Covid-19

Pemprov Jatim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara virtual, Senin (18/01/2021), yang dipimpin langsung oleh Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim.

Dari evaluasi itu, penerapan PPKM yang sudah berlangsung selama sepekan ini mulai menunjukkan hasil yang bagus. Heru Tjahjono Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) mengatakan, dari data epidemiologi yang diterimanya menunjukkan sudah ada penurunan angka Covid-19 di Jatim.

“Dari data epidemiologi yang diterima kami, itu menunjukkan sudah ada penurunan. Namun hal itu jangan sampai membuat kita lengah. Jadi PPKM ini sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus,” kata Heru saat mengudara di Radio Suara Surabaya, Selasa (19/1/2021).

Heru mengaku belum bisa mengungkapkan rasio penurunan Covid-19 di Jatim saat diterapkan PPKM. Sebab, evaluasi PPKM masih berlangsung dan dilakukan secara bertahap.

“Masih belum (saat ditanya rasio penurunan Covid-19). Ini evaluasinya bertahap. Dua hari lalu Madiun Raya, lalu Surabaya Raya. Nanti malam Malang Raya, dan besoknya Madiun. Tren penurunan belum bisa dibaca kongkrit,” ujarnya.

Heru mengungkapkan, ada hal-hal yang ditekankan oleh Gubernur dalam rapat evaluasi PPKM tersebut. Di antaranya, untuk meningkatkan lagi disiplin protokol kesehatan dan operasi yustisi, mengurangi mobilitas masyarakat, membentuk covid hunter, dan menggerakkan kampung tangguh.

“Kalau WFH sudah dilakukan kantor-kantor. Seperti yang usia 50 ke atas dan ada komorbid tidak boleh masuk. Intinya ada aturan-aturan yang bisa jadi pegangan berdasarkan Pergub sesuai instruksi menteri, maka yang bersifat pelanggaran akan dilakukan tindakan sesuai keputusan wali kota atau bupati setempat,” kata dia.

Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengatakan PPKM se-Jawa dan Bali ini memang harapannya bisa mengendalikan mobilitas masyarakat sampai 40 persen. Sementara di Jawa rata-rata mobilitas masyarakat masih 14 persen.

Sedangkan saat ini Bed Occupancy Rate (BOR) isolasi di daerah-daerah sudah ditambah ekstensifikasi. Ini mengingat Menkes yang mengharapkan setiap rumah sakit daerah BUMD, TNI, Polri maupun rumah sakit swasta paling tidak 30 persen bed-nya disiapkan untuk pasien Covid-19.

“Inilah salah satu potret bagaimana sebetulnya yang tadi di awal saya sampaikan bahwa diharapkan di masing-masing provinsi ini bisa menekan sampai dengan 40 persen,” ungkap Khofifah.

Melalui rakor tersebut, akan dievaluasi masing-masing Bupati/Walikota dalam menerapkan PPKM, dan dicari solusi yang efektif dari adanya angka kematian di Jawa Timur yang masih tinggi. (ang/lim)