Progres Pembangunan Bandara Kediri dan Masalembu, Dua Bandara Baru Jatim

Pemerintah Jawa Timur saat ini masih melanjutkan pembangunan dua bandara baru, yakni Bandara Kediri dan Bandara Masalembu. Progres pembangunan bandara terus digiatkan hingga sudah akan memasuki proses lelang.

Dr. Nyono Kepala Dinas Perhubungan Jatim menyebut, penetapan lokasi Bandara Kediri oleh Kementerian Perhubungan sudah terbit yakni bertempat di Dhoho. Diperkirakan pada awal 2022, akan dilakukan lelang untuk memilih badan pelaksana usaha pengelolaan bandara.

“Kira-kira prosesnya 6 bulan. Pada 2021 kemarin sudah dilakukan ground breaking (peletakan batu pertama),” kata Nyono kepada Radio Suara Surabaya, Kamis (25/11/2021).

Nyoto menjelaskan, pembangunan Bandara Kediri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019. Bandara Kediri diperkirakan memiliki potensi 8,3 juta penumpang di 11 kabupaten/kota.

“Karena Bandara Kediri melayani 11 kabupaten/kota yang ada di mataraman, memiliki 8,3 juta potensi pasar meliputi Jombang, Blitar, Madiun, Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan sekitarnya,” jelasnya.

Sedangkan untuk Bandara Masalembu, lanjut Nyono, pihaknya sudah bertemu dengan Achmad Fauzi Bupati Sumenep untuk membicarakan soal landscape bandara yang dimiliki PT Elnusa, anak perusahaan PT Pertamina.

“Bupati sudah melakukan pendekatan untuk dapat menyewa landscape di Masalembu. Kami di Pemprov Jatim sangat mendukung upaya Bandara Masalembu menjadi alternatif moda transportasi,” kata Nyono.

Bukan tanpa alasan, karena selama ini aksesibilitas dan konektifitas Kepulauan Masalembu dengan daratan Jawa tergolong sangat jauh dan hanya dapat ditempuh lewat jalur laut. Jaraknya hingga 250 mil dan memakan waktu hingga 19 jam menggunakan kapal.

Menurut pemerintah, hal ini sangat menyulitkan masyarakat di kepualauan Masalembu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Terlebih jika saat cuaca buruk dan distribusi logistik sulit dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan harga bahan pokok di Masalembu bisa meningkat dua sampai tiga kali lipat.

“Pada musim gelombang tinggi, kapal perintis tidak bisa berlayar sehingga dikhawatirkan kebutuhan 9 bahan pokok akan mengalami kendala inflasi 200-300 persen. Karena posisi Masalembu sangat jauh, terdiri dari gugusan pulau yang posisinya paling ujung mendekati Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Selama ini, Pemprov Jatim juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah terdekat, yakni Pemkab Tanah Laut, Kalsel, untuk melayani transportasi dan distribusi logistik saat cuaca buruk. Karena jika dibandingkan dengan pelayaran dari Surabaya, pelayaran dari Tanah Laut ke Masalembu memakan waktu lebih cepat, yakni hanya 5 jam.

Sehingga menurut Nyono, hal ini menjadi perhatian Pemprov Jatim untuk membuat bandara tersendiri di Masalembu agar distribusi dan konektivitas antar daerah lebih cepat dan mudah.

Nyono mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan aspek legalitas salah satunya tentang demand (permintaan) penumpang. Ia optimis, akan banyak masyarakat yang memilih jalur udara karena waktu tempuh yang lebih cepat.

“Masyarakat menengah ke atas pasti akan memilih pesawat dan mampu membayar dengan SOP pelayanan cepat. Untuk menengah ke bawah Bandara Perintis ada fungsi pemerintah di sana, ada subsidi dari pemerintah pusat jadi terjangkau oleh masyarakat Jatim,” lanjutnya.(tin/ipg)