Presiden: Tidak Ada Toleransi untuk Penyelewengan Anggaran Negara

Joko Widodo Presiden menegaskan, tidak akan memberikan toleransi kepada aparatur pemerintah yang melakukan penyelewengan anggaran negara.

Penggunaan anggaran di tengah pandemi Covid-19, kata Presiden, harus benar-benar fokus untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi.

Supaya proses pembangunan berlangsung akuntabel, efektif, dan efisien, pemerintah butuh peran sistem pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Lalu, Presiden juga mendorong optimalisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), di setiap kementerian/lembaga.

“Rakyat menunggu hasil nyata program pemerintah, serta setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujarnya, Kamis (27/5/2021), dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Maka dari itu, pengawasan yang dilakukan harus bisa menjamin pelaksanaan program-program pemerintah berjalan sesuai rencana, dan tidak ada satu rupiah pun yang disalahgunakan.

“Saya tegaskan lagi, saya tidak akan memberikan sedikit pun toleransi pada penyelewengan anggaran, apalagi dikorupsi. Sekarang ini, semua harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi karena kita harus bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Presiden menyebut tahun 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Dia menjabarkan, pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus 0,74 persen.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan sekitar tujuh persen pada kuartal kedua 2021.

Supaya target itu bisa tercapai, pemerintah, kata Jokowi, sudah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir Rp700 triliun.

Presiden mengatakan, dana tersebut harus direalisasikan dengan cepat dan tepat, agar ekonomi nasional bisa segera bangkit.(rid/tin/iss)