Presiden Ingatkan Sanksi Pencopotan Bila Tak Atasi Karhutla

Joko Widodo Presiden kembali mengingatkan aparat pemerintahan, TNI, maupun Polri di daerah untuk serius dalam menangani dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, aturan main sejak 2016 lalu berupa ancaman pencopotan jabatan bagi Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, hingga Kapolres masih berlaku.

“Sekali lagi ini untuk mengingatkan agar tidak lupa pada aturan main yang sudah kita sepakati di 2016. Di 2016 kita punya kesepakatan. Kesepakatannya adalah bagi Pangdam, Kapolda, Kapolres, Danrem, dan Dandim yang baru agar tahu dan aturan mainnya tetap sama, kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti. Saya kira kita masih ingat semuanya. Kalau yang ikut rutin setiap tahun pertemuan seperti ini dengan saya pasti masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Presiden juga berharap agar jajarannya menyiapkan rencana pencegahan yang matang dan detail terkait hal tersebut.

“Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang, yang detail, sinergi semakin kuat, dan eksekusi lapangan yang semakin efektif. Karena berdasarkan laporan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mendapatkan hujan menengah tinggi hingga bulan April. La Nina masih akan bertahan hingga semester satu ini. Bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Tapi kita harus tetap waspada, jangan lengah,” jelas Presiden seperti dalam keterangan tertulis.

Presiden sendiri telah menerima laporan bahwa kebakaran hutan dan lahan telah mulai terjadi sejak akhir Januari. Di Provinsi Riau misalnya, sudah terjadi 29 kejadian, dan di Kalimantan Barat terdapat 52 kejadian.

Meskipun di kedua daerah tersebut saat ini masih bisa tertangani dengan baik, Presiden mengingatkan agar Gubernur Riau dan Kalimantan Barat tetap waspada supaya karhutla tidak meluas lagi. Presiden tidak ingin pengalaman kebakaran hutan hebat yang terjadi tahun 2015 lalu terulang kembali.

“Saya ingat betul di 2015 saya mau ke Riau, ke Pekanbaru, turunnya di Padang. Seingat saya mungkin 8 jam saya lewat darat. Saya juga ingat di tahun 2015 waktu saya akan ke Pulang Pisau, itu ada di Kalimantan Tengah, saya turun di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, lewat darat. Seingat saya 4 jam. Ini jangan sampai kejadian lagi,” ungkapnya.

Terkait karhutla di Provinsi Riau, Presiden mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah provinsi setempat yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Dengan langkah cepat tersebut, diharapkan penanganan di lapangan bisa lebih cepat dan lebih baik.

“Ini bagus, bersiap-siap. Jangan sampai nanti administrasinya, payung hukumnya belum siap sudah kebakarannya membesar, mau melakukan sesuatu enggak ada payung hukumnya. Saya kira Gubernur Riau benar, didahului dulu. Karena Riau memang untuk kebakaran hutan ini dari pengalaman yang lalu-lalu angkanya lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain,” ucapnya.

Pada bulan Februari ini, Kepala Negara melanjutkan, di pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla. Sementara itu, pada bulan Mei hingga Juli sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Adapun puncaknya diperkirakan berada pada bulan Agustus dan September.

“Kita harus betul-betul tahu puncaknya kapan sehingga persiapannya apa dimulai dari sekarang. Planning-nya disiapkan, organisasinya dicek betul sudah bekerja atau tidak. Pada saat betul-betul nanti panas, kita sudah siap semuanya,” katanya.

Turut hadir secara langsung dalam rapat Rakornas Pengendalian Karhutla 2021 di Istana Negara, Jakarta, antara lain Ma’ruf Amin Wakil Presiden, Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Siti Nurbaya BakarMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pramono Anung Sekretaris Kabinet, Marsekal Hadi Tjahjanto Panglima TNI, dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kapolri.

Selain itu hadir juga sejumlah kepala daerah yang wilayahnya rawan terjadi karhutla, antara lain Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Siak, Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Sanggau, dan Bupati Pulang Pisau.(iss/ipg)