Pengamat ITS Pertanyakan Kecukupan Anggaran dalam Rencana Transportasi Air di Surabaya

Dr. Machsus Fauzi pengamat transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menyambut baik wacana angkutan air di Surabaya sebagai upaya penyeimbang sistem transportasi yang tidak hanya berpusat di darat. Namun di sisi lain, ia juga mempertanyakan kecukupan anggaran untuk merealisasikan untuk upaya merevitalisasi sungai dan segala infrastrukturnya mengingat pengembangan transportasi air membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Menurutnya, Pemkot Surabaya tidak bisa sendiri dan membutuhkan bantuan dari pihak ketiga seperti investor hingga pemerintah pusat.

“Secara teknik, rekayasa sungai, bisa saja dilakukan. Hanya saja, apakah Pemkot Surabaya punya duit yang cukup untuk realisasi? Misalnya ada dukungan APBN sehingga anggaran yang besar dapat dipenuhi. Seperti dulu angkutan berbasil rel, itu kan masih berkembang hanya sebuah wacana. Kenyataan di lapangan belum,” kata Dosen Transportasi Teknik Sipil FTSP ITS itu kepada Radio Suara Surabaya, Jumat (17/9/2021).

Cara lain untuk mendapat dukungan dana, kata Machsus, adalah dengan menarik investor dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun ia juga mempertanyakan ketertarikan investor terhadap investasi angkutan air.

Apalagi, saat ini masih banyak sektor yang terdampak pandemi. Realisasi angkutan air di Surabaya pun terkendala karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Satu hal yang paling dirasakan adalah problem keterbatasan anggaran pemda. Sedangkan skema KPBU, belum ada jaminan terhadap rencana-rencana revitalisasi sistem transportasi di Surabaya, saya kira termasuk angkutan sungai,” katanya.

Machsus menambahkan, saat ini semangat investasi di Surabaya tmasih didominasi oleh transportasi darat.

Saperti yang diketahui, ada empat sungai di Surabaya yang rencananya akan menjadi jalur transportasi air, di antaranya Sungai Kalimas, Sungai Kali Jagir, Sungai Kali Branjangan, dan Sungai Kali Greges.

Menurut Machsus, selain kecukupan anggaran yang perlu diperhatikan, Pemkot Surabaya juga harus mengidentifikasi kembali kondisi sungai-sungai di Surabaya, apakah sudah layak untuk dijadikan jalur transportasi air.

Ia menambahkan, kondisi sungai di Surabaya tidak lagi sama dengan masa kemerdekaan dahulu. Saat ini sudah banyak pelengkap sungai seperti jembatan yang harus dipertimbangkan.

“Diidentifikasi problemnya satu per satu sehingga nanti realisasi bisa dijalankan. Saya kira ini bukan pekerjaan ringan. Butuh persiapan, regulasi dan anggaran yang tidak sedikit,” imbuhnya.

Sebelumnya, Himawan Santoso Pakar Transportasi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya juga pernah menyoroti gagasan ini pada tahun 2019. Menurutnya ada tiga masalah yang muncul dalam gagasan menghidupkan kembali transportasi air dengan memanfaatkan sungai-sungai yang ada di Surabaya.

Pertama, jarak tempuh transportasi yang pendek karena permukaan air yang tidak rata. Untuk itu, Himawan lebih menyarankan jika program transportasi air hanya diperuntukkan untuk wisata.

“Elevansinya berbeda sekali dengan (sungai, red) Kalimas, ada yang permukaan airnya tinggi, kemudian ada pintu air di depan Singgasana terus airnya rendah. Lalu menuju kota, di sekitar Kayoon ada terjunan lagi, apa akibatnya? kita tidak bisa langsung melewati terjunan-terjunan air, jika tetap dilakukan untuk transportasi air, maka jaraknya pendek,” ujarnya kepada Radio Suara Surabaya, pada 25 Januari 2019 lalu.

Kedua, yakni tentang habit masyarakat dan tata bangunan pemukiman yang mayoritas “membelakangi sungai”. Hal ini, lanjutnya, akan mempersulit penumpang untuk menuju tempat tujuan harus melewati gedung belakang.

Ia mencontohkan seperti Pasar Turi Surabaya yang letaknya jauh dari sungai, jadi harus ada “oper” ke angkutan lain menuju sentral bisnis sejenis Pasar Turi.

Ketiga adalah tentang jumlah peminat, apakah demand transportasi air di Surabaya ini tinggi atau bahkan rendah, dan apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan riset yang pernah ia lakukan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, menurut Himawan, jumlah peminat transportasi air masih minim. Sehingga dianggap belum sepadan dengan biaya pembangunan dan pengelolaan.(tin/ipg)