Pendapatan Warga Minimal UMK Jadi Harapan Wali Kota di HUT ke-728 Surabaya

Kota Surabaya bakal memasuki usia yang ke 728 tahun pada tanggal 31 Mei 2021. Di hari jadi kota Surabaya, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya punya harapan besar untuk warga kotanya.

Ia berharap seluruh masyarakat Surabaya dapat memiliki pekerjaan. Baik pekerjaan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mau pun di perusahaan.

“Saya selalu katakan, masyarakat Surabaya ini harus memiliki pekerjaan semua. Apakah pekerjaan yang melalui UMKM atau dia kontrak dengan sebuah perusahaan,” kata Eri, Jum’at (28/5/2021).

Selain mendapat pekerjaan, Eri Cahyadi juga menginginkan seluruh warga Surabaya pendapatannya dapat mencapai minimal UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Atau, dalam setiap KK (Kartu Keluarga) pendapatannya terakumulasi Rp7 juta.

Untuk mencapai harapan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan strategi. Strategi ini disiapkan sebagai bentuk intervensi bagi warga yang pendapatannya masih di bawah UMK. Agar pemberian intervensi ini tepat sasaran, Pemkot Surabaya saat ini juga tengah menyelesaikan pembaruan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Data MBR tersebut, nantinya yang dijadikan rujukan oleh pemkot untuk memberikan intervensi kepada warga yang pendapatannya di bawah UMK. Eri menargetkan pendataan MBR yang dilakukan melalui kelurahan dan kecamatan bisa rampung pada 4 Juni 2021.

“InsyaAllah ketika 4 Juni 2021 (pendataan) selesai, kita bisa tahu berapa yang di bawahnya Rp 4 juta (UMK). Nah, itu nanti yang kemudian kita sentuh (intervensi),” jelasnya.

Intervensi yang diberikan pemkot ini dapat berupa pelatihan UMKM, penyediaan lahan untuk budidaya tambak hingga jenis pekerjaan lainnya. “Misal kita sentuh (intervensi) dengan UMKM, (pelatihan) buat sepatu, ada yang nanti buat kue, ada yang kita sentuh dengan pekerjaan,” katanya.

Tak hanya memberikan intervensi berupa pelatihan UMKM. Eri Cahyadi menyatakan, Pemkot Surabaya juga siap membantu para pelaku UMKM untuk mempromosikan hingga menjualkan produk usahanya. “Jadi yang kita harapkan adalah pendapatan per keluarga minimal UMK atau Rp 7 juta,” jelasnya.

Bahkan kini telah disiapkan tanah-tanah aset milik pemkot yang tidak terpakai untuk intervensi kepada warga Surabaya lainnya. Bentuk intervensi ini berupa penyediaan lahan tambak untuk budidaya ikan atau udang. Nantinya, warga yang tergolong MBR ini akan diberikan benih beserta pelatihan hingga pendampingan budidaya.(man/dfn)