Pemprov DKI Jakarta Ikuti Kebijakan Pemerintah Terapkan PSBB Ketat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat selama dua minggu.

PSBB ketat itu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan PSBB se Jawa Bali mulai 11 sampai 25 Januari 2021.

Hal ini disampaikan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (9/1/2020).

Menurut Anies, kalau selama dua minggu PSBB ketat itu berhasil, maka tidak akan diperpanjang, tetapi kalau tidak, maka terpaksa akan diperpanjang.

“Ini akan kita lakukan selama dua pekan ke depan. Kalau berhasil, maka kita tidak akan memperpanjang. Tapi bila tidak, maka terpaksa harus memperpanjang supaya benar-benar tuntas,” ujar Anies yang didamping Ahmad Riza Patria Wakil Gunernur DKI Jakarta.

Anies berharap kebijakan PSBB ketat tersebut bisa menurunkan angka kasus positif Covid di DKI Jakarta.

“Jangan sampai berulang seperti sebelumnya. Baru sampai separuh belum tuntas, ternyata sudah naik lagi. Kita ingin bisa turun serendah-rendahnya,” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa keputusan untuk kembali memperketat PSBB karena situasi Covid-19 di Jakarta dalam beberapa hari terakhir cenderung menghawatirkan.

“Kita saat ini sedang berada di titik kasus aktif tertinggi selama ini, yakni di kisaran angka 17.383. Kasus aktif adalah jumlah orang yang saat ini berstatus positif Covid-19 dan belum dinyatakan sembuh, baik yang dirawat di fasilitas kesehatan maupun isolasi mandiri,” kata dia.

Kata Anies, saat PSBB ketat September 2020 lalu, Pemprov DKI mencatat adanya penurunan kasus aktif secara signifikan dari lonjakan kasus akibat libur panjang Tahun Baru Islam di pertengahan Agustus 2020.

Anies menegaskan, pengendalian pandemi di Jakarta membutuhkan keputusan lintas sektoral dan integral. Terlebih apabila melihat data selama ini tampak ada keterkaitan antara kasus positif di Jakarta dan daerah-daerah di sekitar Jakarta saling mempengaruhi.(faz/lim)