Pemkot Terus Mencari Anak Putus Sekolah

Supomo Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mengatakan, anak putus sekolah jadi salah satu perhatian serius Pemkot Surabaya.

Sampai sekarang, pemkot concern mencari keberadaan anak putus sekolah di Surabaya.

“Kita terus mencari apakah masih ada anak putus sekolah di Surabaya? Kalau ada segera kami tindaklanjuti,” kata Supomo di kantornya, Kamis (16/9/2021).

Menurutnya, apabila ada pihak yang menyatakan, Surabaya banyak anak putus sekolah, data itu seharusnya juga disampaikan ke Dispendik.

Melalui data itu, pihaknya memastikan akan langsung menindaklanjutinya.

“Kalau ada (anak putus sekolah), datanya itu mana? Kami ini malah uber-uber, dalam arti mencari anak putus sekolah. Kalau ketemu, pasti kami sekolahkan dengan berbagai macam cara,” ujarnya.

Dia contohkan, saat ada anak putus sekolah yang melebih batas umur, Dispendik Surabaya memfasilitasi lewat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Namun, jika umur anak itu masih memenuhi persyaratan, tentu akan difasilitasi pendidikan reguler.

“Oh misal ini masuk PKBM, karena umur sudah kelewatan. Tapi kalau umur memenuhi syarat, kami masukkan ke sekolah reguler. Kalau ketemu anak putus sekolah yang benar-benar memang tidak ingin sekolah, kami fasilitasi ke balai pelatihan kerja,” katanya.

Supomo juga memastikan telah menyiapkan berbagai solusi agar tidak ada lagi anak putus sekolah di Surabaya.

Salah satunya menggandeng lembaga/perusahaan melalui CSR untuk memberi akses gratis pendidikan, khususnya bagi anak dari Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Itulah solusi-solusi di dalam rangka menghadapi persoalan warga tadi. Kalau ada datanya mana? Kami sekolahkan. (Selama ini) tidak ada aduan, kalau ada pasti langsung kita tindaklanjuti agar bisa sekolah,” ujarnya.

Bahkan, dalam upaya memberantas anak putus sekolah di Surabaya, pemkot juga menggandeng pilar-pilar sosial.

Seperti, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hingga RT/RW.

“Kami ini kerja sama dengan IPSM dan TKSK di masyarakat. Kemudian, komunikasi dengan Pak lurah beserta RT/RW,” ujarnya.

Menurut dia, meski anak putus sekolah itu kategori jenjang SMA/SMK, tentu pemkot tak akan menutup mata.

“Karena prinsipnya kami melihatnya dari sisi warga. Kalau warga putus sekolah SMA/SMK, tetap kami bantu komunikasikan dengan provinsi. Karena itu kewenangan ada pada provinsi. Nah, kalau SD-SMP kita bisa lebih masif lagi mengkomunikasikan dengan pihak-pihak sekolah,” kata Supomo.(man/den)