Pekerja Komuter Wajib Swab Tiga Hari Sekali, Apindo Berharap Ada Swab Gratis dari Pemerintah

Dalam Surat Edaran Nomor 443/6745/496.8.4/2021 tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 Akibat Mobilitas atau Perjalanan Pekerja/Karyawan Keluar Masuk Kota Surabaya, Pemkot Surabaya mengimbau pemilik atau pengelola usaha untuk meminta hasil tes swab antigen atau PCR setiap 3 x 24 jam kepada pekerja atau karyawan yang melakukan perjalanan keluar masuk Kota Surabaya.

Febriadhitya Prajatara Kabag Humas Pemkot Surabaya mengatakan, biaya tes swab akan ditanggung kepada pekerja atau perusahaan. “Perusahan memiliki metode masing-masing. Bisa di-antigen dulu kalau positif baru PCR. Biaya tes ditanggung perusahaan atau pribadi,” kata Febri.

Dwi Ken Hendrawanto Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim mengatakan, aturan ini akan membebani perusahaan atau pekerja karena adanya tambahan biaya tes yang dikeluarkan. Apalagi, kata dia, sangat banyak pekerja di Surabaya yang melakukan perjalanan komuter (pulang-pergi) mulai dari Sidoarjo, Gresik, Mojokerto hingga Malang.

“Terus terang, berapa pun angka rupiah yang dikeluarkan pekerja itu tetap cost, menambah beban pekerja. Kondisi sulit ini, ditambah beban rapid test tiga hari sekali juga cukup berat,” kata Dwi kepada Radio Suara Surabaya, Sabtu (19/6/2021) siang.

Dia menambahkan, meskipun biaya sekali tes usap anggap saja sekitar Rp25 ribu, menurutnya angka itu akan tetap menjadi beban baik bagi pekerja maupun perusahaan.

Dari sisi pengusaha pun, kata Dwi, tidak semua perusahaan dalam kondisi ‘baik’ selama pandemi. Dia mengakui, memang ada beberapa perusahaan yang berhasil bertahan. Namun tidak sedikit juga yang masih berusaha bangkit.

Sehingga, jika beban tes usap antigen diserahkan ke perusahaan, Dwi menganggap hal itu akan menjadi beban tersendiri bagi pengelola usaha.

“Memang ada beberapa perusahaan yang lebih survive, masih bisa stabil di kondisi sulit ini. Tapi tidak semua. Kalau berbicara pengusaha, tidak semuanya (bisa bertahan),” lanjutnya.

Karena itu, apabila beban tes tetap dibebankan kepada perusahaan mau tidak mau pengusaha harus menyisihkan anggaran untuk membeli alat tes secara mandiri. Paling tidak alat tes yang lebih sederhana untuk menekan anggaran.

Dwi berharap, pemerintah memberikan bantuan untuk menyediakan posko-posko yang menyediakan tes swab gratis untuk para pekerja. Sehingga beban biaya tes tidak sepenuhnya ditanggung pekerja maupun perusahaan.

“Saya harap, ada bantuan dari pemerintah. Ya, paling tidak, ada posko-posko pengecekan rapid test secara gratis. Itu harapan saya,” kata Dwi.(tin/den)