Pakar SDM: Jatim Harus Persiapkan Sektor Pendidikan Untuk Hadapi Bonus Demografi

Dr. Roy Setiawan S.Kom.,M.M.,M.SM., pakar Sumber Daya Masyarakat (SDM) sekaligus Dosen Manajemen Universitas Kriten Petra Surabaya berpandangan bahwa Bonus Demografi bakal menjadi kesempatan Provinsi Jawa Timur dalam sektor ekonomi ke depannya.

Namun Dr. Roy memberikan perhatian khusus bahwa pemerintah provinsi harus menyiapkan sektor pendidikan untuk menghadapi fenomena ini.

“Jika bisa kita tingkatkan untuk usia produktif, mereka harus menikmati masa pendidikan, misalnya penyediaan beasiswa. Pendidikan adalah kunci Bonus Demografi,” ujar Dr.Roy saat mengudara di Radio Suara Surabaya pada Selasa (12/10/2021).

Menurutnya masih minim relevansi dunia pendidikan dengan dunia kerja. Di masa mendatang orang yang memiliki kompetensi keahlian akan lebih berpeluang mendapatkan pekerjaan.

“Tren pendidikan vokasional harus dipromosikan terus menerus karena masih banyak orang menganggap sekolah vokasional atau sekolah kejuruan masih menjadi opsional kedua dalam menempuh pendidikan,” jelas Dr. Roy.

Perlu diketahui sebelumnya angka Bonus Demografi Jatim mencapai 71,65 persen dengan rentan usia produktif 15-65 tahun.

Bicara soal strategi dalam menghadapi Bonus Demografi Dosen UK Petra tersebut juga menambahkan Pemprov Jatim harus membuat program sertifikasi kepada para tenaga kerja, agar mereka menjadi tenaga ahli.

Tidak hanya untuk tenaga kerja, menurutnya program sertifikasi ini juga bisa diperuntukkan kepada anak-anak yang baru saja lulus sekolah agar mereka terwadahi dan memiliki keahlian tertentu setelah lulus dari sekolah.

“Generasi Millenial dan Gen Z harus mencapai produktifitas salah satunya melalui program diklat sertifikasi, contohnya dilklat untuk menjadi entrepreneur agar sekaligus bisa membuka lapangan pekerjaan,” imbuhnya.

Menurut Dr. Roy program sertifikasi dan pemaksimalan sektor pendidikan akan mempengaruhi faktor peluang masyarakat untuk diterima di dunia industri menjadi lebih besar karena mengingat fakta, bahwa kesempatan lapangan pekerjaan yang berbeda-beda di setiap daerah.

Meskipun menurutnya selama ini pemerintah sudah berupaya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat dalam pertumbuhan lapangan pekerjaan dan program kompetensi sertifikasi untuk masyarakat.

“Saya kira selama ini kita lihat kebijakan Pemerintah Provinsi sudah berpihak pada generasi saat ini. Hanya saja porsinya perlu diperbesar dan yang terlibat bisa lebih banyak lagi,” pungkas Dr. Roy.(wld/ipg)