Minimalisir Risiko Bencana, Pemkab Sidoarjo Akan Bentuk FPRB

Pemkab Sidoarjo berencana membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sidoarjo untuk meminimalisir risiko terjadinya bencana.

Ahmad Zaini Sekda Sidoarjo mengatakan, melalui forum tersebut masyarakat akan paham SOP penanganan bencana yang dapat dilakukan, karena tidak semua mengerti itu.

“Forum ini dibutuhkan masyarakat untuk memberikan sosialisasi, untuk penyiapan SOP penanganan bencana maupun memberikan saran dan masukan terkait kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah maupun kecamatan dan desa dalam menghadapi bencana,” ucapnya dalam sosialisasi pembentukan FPRB Kabupaten Sidoarjo, Selasa (29/6/2021).

Forum ini nantinya dapat juga memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengambil suatu kebijakan penanganan bencana.

Dalam penanganan banjir misalnya, kata Zaini, tidak menutup kemungkinan kebijakan yang diambil pemerintah daerah mengandung unsur potensi bencana. Oleh karenanya saran dan masukan dari FPRB dinilai sangat penting untuk meminimalisir risiko maupun kerugian akibat bencana.

“Bapak ibu yang terpilih dalam forum ini bisa memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah terhadap kebijakan yang sudah diambil maupun akan diambil dibidang kebencanaan,” ujarnya seperti dalam keterangan yang diterima suarasurabaya.net.

Di tempat yang sama, Dwijo Prawito Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo mengatakan forum ini sebagai wadah bagi semua pemangku kebencanaan untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana.

“Forum pengurangan risiko bencana juga sebagai wadah untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan serta koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanganan penyelenggaraan kegiatan kebencanaan,” ucapnya.

Dwijo juga mengatakan FPRB terdiri dari berbagai unsur element masyarakat. Seperti dari unsur pemerintah, akedemisi, masyarakat, dunia usaha maupun media massa.

“Terbentuknya forum tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pengurangan risiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi serta konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengarustamaan pengurangan risiko bencana,” kata Diwjo.(dfn)