Mensos: Penanganan Bencana Tidak Mesti Keluarkan Dana Besar

Tri Rismaharini Menteri Sosial mengatakan Pemerintah ingin mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk bisa melakukan hal yang sederhana untuk mencegah bencana alam. Sehingga penanganan bencana alam tidak mesti harus mengeluarkan dana besar.

Diakui oleh Risma, penanganan dampak bencana alam memang biasanya memerlukan logistik dan dana yang besar. Makanya, jika mau mencegah sejak awal, sebenarnya tidak diperlukan dana yang besar.

“Sering kali kita ngomong bahwa penanganan bencana itu memerlukan dana besar. Itu tidak mesti. Kenapa demikian? Saat ini saya mencoba yang pra bencana ini, ini bisa ditangani,” kata Risma

Hal tersebut disampaikan Risma dalam webinar Pelatihan Kebencanaan dengan tema “La Nina, Fenomena, dan Dampaknya” yang dilaksanakan oleh DPP PDI Perjuangan, Rabu (27/10/2021).

Dia mencontohkan, pada November mendatang, akan dilaksanakan penanaman rumput dan tanaman keras di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Hal ini akan berguna untuk menghindari longsor di masa mendatang.

“Ini murah sekali. Saya tanya harga rumput satu truk Rp250.000. Itu bisa menghindari longsor,” ungkap mantan Wali Kota Surabaya ini.

Contoh lainnya adalah untuk kegiatan tanggap darurat bencana. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, mulai membangun kampung siaga bencana. Dan dalam prosesnya, tidak harus menggunakan peralatan yang mahal dan harus impor. Bahkan alat tradisional bisa dimanfaatkan.

“Contoh untuk kode siaga bencana, kemarin seperti di Trunyan kita pukul kentongan. Atau di Bali namanya kul-kul,” ujar Risma.

Untuk tanggap darurat bencana, lanjut Risma, Pemerintah mengapresiasi peran parpol seperti PDI Perjuangan yang membentuk Badan Penanggulangan Bencana (Baguna). Namun unsur pemerintah juga tidak diam. Misalnya di Kementerian Sosial, dibangun semacam gugus tugas yang sejenis bernama Tagana.

Kegiatan seperti ini, menurutnya, sangat efektif untuk menyiapkan diri seandainya bencana terjadi. Dan tak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Lewat organisasi seperti Baguna, bahkan masyarakat bisa melakukan pelatihan jalur evakuasi bagi masyarakat seandainya bencana terjadi.

“Jadi kalau memang kondisi bencananya berat, misalnya ya jangan menunggu longsor. Kalau hujan deras, maka langsung berkumpul di titik aman. Kita siapkan tenda, dan sebagainya sehingga tidak ada korban,” beber Risma.

Letjen TNI Ganip Warsito Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, di tahun 2019 World Bank menetapkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki resiko bencana paling tinggi di dunia.

Karena itu, sesuai arahan Joko Widodo Presiden, penanggulangan bencana harus mengedepankan aspek pencegahan.

“Jangan sampai kita bersikap reaktif saat bencana terjadi. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya upaya pengurangan resiko pada kondisi pra bencana, harus menjadi tulang punggung upaya penanggulangan bencana,” kata Ganip.(faz/iss)