Mensos Memastikan, Beras Bantuan Berkualitas Kurang Memuaskan Bisa Langsung Diganti

Tri Rismaharini Menteri Sosial melakukan pemantauan pendistribusian bantuan sosial beras (BSB) untuk masyarakat terdampak pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Mensos mencermati dinamika penyaluran BSB di sejumlah daerah.

Menurut Risma, ada sejumlah laporan yang masuk kepadanya bahwa kualitas beras yang didapat masyarakat dirasa kurang memuaskan. Dia pun menegaskan, masyarakat bisa menukarkan beras kurang berkualitas itu dengan yang baru.

“Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus di mana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik. Kalau pun ada yang rusak misalnya, bisa langsung diganti dengan yang baru,” kata Risma di Surabaya, dalam keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net, Senin (9/8/2021).

Mensos menyatakan, penyaluran BSB melibatkan sejumlah instansi sesuai penugasan yang telah ditetapkan. Dalam penyaluran BSB sebanyak 10 kilogram untuk setiap kepala keluarga itu Kemensos telah menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. Sedangkan pengadaan beras dan penyalurannya dilakukan oleh Perum Bulog.

Sedangkan untuk BSB 5 kilogram per kepala keluarga, distribusinya menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial masing-masing. “Pemerintah daerah melalui dinas sosial diberi kewenangan mendistribusikan itu. Dinsos juga berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik,” kata Mensos.

Tidak hanya itu, lanjut Risma, Dinsos juga berwenang untuk meminta penggantian beras kepada penyedia bila memang kualitas beras itu terbukti kurang memuaskan. “Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus,” kata Mensos.

Risma yang Mantan Wali Kota Surabaya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja sama dan sikap responsif pemerintah daerah yang sudah bersinergi dengan pilar-pilar sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Menurutnya, Pemda bersama Pendamping PKH dan TKSK sejauh ini telah bergerak cepat mengganti beras yang rusak selama pendistribusian BSB berkaitan dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan data Kemensos, Risma menyebutkan, target sasaran BSB 10 kilogram antara lain 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

Adapun untuk BSB 5 kilogram, sasarannya adalah 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM Level 1, 2, 3, dan 4 yang datanya berasal dari usulan pemerintah daerah setempat.(den)