Menpora Sudah Lapor Istana Soal Tidak Berkibarnya Merah Putih di Piala Thomas

Zainudin Amali Menpora mengaku telah menyampaikan ke Mensesneg permasalahan tidak berkibarnya bendera merah putih saat penyerahan Piala Thomas ke Tim Bulu Tangkis Indonesia.

Menpora juga menyampaikan langkah-langkah yang diambil atas peristiwa tersebut.

“Saya sudah komunikasi dengan pak Mensesneg ya dan menyampaikan langkah-langkah yang sedang kita lakukan,” ujar Zainudin dalam konferensi pers secara daring, Senin (18/10/2021).

Menurut Zainudin, langkah yang dilakukan diantaranya meminta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menginvestigasi mengapa Badan Antidoping Dunia atau World Anti Doping Agency (WADA) memberikan sanksi kepada Indonesia karena tidak mematuhi regulasi pelaporan tes doping rutin. Sanksi tersebut yaitu melarang bendera merah putih berkibar di ajang Piala Thomas dan Indonesia tidak boleh menyelenggarakan event olah raga internasional.

Kata Menpora, kalau hasil investigasi nanti bisa didorong ke langkah hukum, maka pihaknya akan melakukannya.

“Tergantung nanti hasilnya. Artinya, kalau memang harus ke ranah hukum ya kita dorong ke sana,” tegasnya.

Sebelumnya, Menpora juga menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian tidak berkibarnya bendera merah putih saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Ceres Arena, Arhus, Denmark, Minggu (17/10/2021).

“Saya mohon maaf terhadap kejadian yang membuat kita semua jadi tidak enak, tidak nyaman. Yang harusnya kita menikmati kegembiraan dengan piala Thomas yang kembali kepada pangkuan kita setelah dua dekade, tetapi kegembiraan itu berkurang karena kita tidak bisa menyaksikan bendera merah putih dikibarkan,” ujar Zainudin.

Sementara, Putra Nababan snggota Komisi X DPR RI mengkritik keras kinerja LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) yang dianggap tidak profesional dan berujung pada tidak berkibarnya bendera Merah Putih di podium tertinggi Piala Thomas 2020 . Padahal prestasi tim Indonesia ini sudah ditunggu sejak 19 tahun terakhir.

Putra menegaskan, masalah administrasi surat menyurat semacam ini tak perlu terjadi. Apalagi di tahun 2020, Indonesia dan banyak Negara di dunia memang minim melaksanakan kompetisi akibat pandemi Covid-19.

“Apa sulitnya LADI, sebagai lembaga anti-doping Indonesia menyurati WADA, untuk memberitahukan kondisi kompetisi di Indonesia yang terhenti akibat pandemi sehingga tidak bisa memenuhi ketentuan 700 sampel,” kata Putra.(faz/iss/rst)