Menag Akan Hadiri Muktamar IPHI VII di Surabaya

Yaqut Cholil Qoumas  Menteri Agama Akan hadir memberikan pengarahan pada Muktamar VII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Surabaya, 24-25 Juli 2021. Kehadirannya itu disampaikan Gus Yaqut kepada jajaran Pengurus Pusat IPHI yang bersilaturahmi di kantornya.

”Alhamdulillah silaturahmi Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) dengan Menteri Agama RI, Bapak H. Yaqut Cholil Qoumas berlangsung hangat dan gayeng,” kata Ismed Hasan Putro Ketua Umum PP IPHI dalam keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net, Kamis (17/6/2021).

“Saya menyambut hangat dan akan hadir dalam Muktamar ke VII PP IPHI di Surabaya pada Sabtu, 24-25 Juli 2021. Saya berharap ke depan PP IPHI akan semakin intens membangun sinergi dengan Kementerian Agama khususnya dalam kaitannya dengan persoalan haji dan umroh,” ujar Gus Yaqut yang juga Ketua Umum GP Ansor.

Hal yang tidak kalah pentingnya, Gus Yaqut berharap agar PP IPHI beserta Pengurus IPHI di Wilayah dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia dapat dilibatkan dalam peningkatan kualitas para calon jemaah haji Indonesia.

Menag menyambut antusias Muktamar ke VII IPHI di Surabaya dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang cerdas dalam upaya peningkatan kualitas dan kemandirian haji.

Saat bersilaturahmi dengan Menag, Ismed Hasan Putro didampingi oleh Dr. Abidinsyah Siregar Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Dra. Hj. Hanik Rofiqoh Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sakinah serta Drs. H. Arif Nurrawi, Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.

Menag juga turut didampingi oleh Dr. H. Nur Arifin, M.Pd, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, Dirjen PHU, Kementerian Agama RI.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Abidinsyah Siregar yang juga Ketua OC Muktamar Ke VII IPHI di Surabaya berharap agar Menag dan Menkes yang sudah memperkuat konsep Istithoah Kesehatan Haji dengan membuat MOU pada Tahun 2015 diwujudkan dalam Muktamar ini.

Seperti pada Pemeriksaan Kesehatan bulanan selama dua tahun sebelum keberangkatan, sehingga semakin meningkatkan kualitas dan kemandirian dalam menjalankan rukun haji serta meningkatkan efisiensi atau penghematan dalam penggunaan APBN.(frh/ipg)