Masyarakat Harus Lakukan Perubahan Perilaku di Masa PPKM 4 Untuk Atasi Pandemi

Pemerintah pusat terus berupaya menurunkan laju penurunan kasus Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai daerah terus dievaluasi.

Sumadi SH., MH, Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi DI. Yogyakarta, mengatakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berupaya menekan laju peningkatan kasus Covid-19, termasuk mengikuti apa yang diputuskan pemerintah pusat dengan mematuhi PPKM Level 4 yang berlangsung hingga 2 Agustus 2021.

“Kalau kita lihat, kondisi di jalan wilayah Yogyakarta selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 tidak seramai biasanya. Karena untuk mencegah penyebaran Covid-19 memang dilakukan pembatasan-pembatasan, dan hal ini diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujar Sumadi dalam Dialog Produktif yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (28/7/2021).

Pemda DIY terus mendorong sejumlah upaya untuk menanggulangi lonjakan kasus Covid-19 bekerja sama TNI Polri dan Satgas Penanganan Covid-19, di antaranya dengan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, termasuk menambah persediaan oksigen di RS serta layanan dukungan untuk tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.

Sumadi menambahkan, bed occupancy ratio (BOR) Provinsi DI Yogyakarta juga mengalami penurunan setelah PPKM diberlakukan dengan ketat dan penanganan di sektor hilir dilakukan dengan baik.

Duta Perubahan Perilaku

Sementara itu, Dr. Sonny Harry SE., ME Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat untuk mengendalikan pandemi.

“Karenanya, sejak akhir tahun lalu pemerintah telah membentuk Duta Perubahan Perilaku yang mengajak partisipasi masyarakat agar mengedukasi sesama warga pentingnya mematuhi prokes, memahami risiko dan bahaya Covid-19,” ujarnya. Sonny menambahkan, sejak 7 Desember 2020 hingga hari ini, jumlah Duta Perubahan Perilaku telah mencapai 107.98 orang, yang telah mengedukasi 55 juta orang.

“Para Duta Perubahan Perilaku ini melibatkan mahasiswa, pramuka, ibu PKK, satpol PP, tokoh agama dan masyarakat, penyuluh KB/sosial yang bekerja secara sukarela,” jelas Sonny.

Duta Perubahan Perilaku yang tersebar di 34 provinsi dan 427 kabupaten/kota berkontribusi untuk meningkatkan angka kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat, khususnya dengan pemberlakukan PPKM sejak 3 Juli hingga kini.

Upaya Preventif dan Promotif

Di kesempatan yang sama, dr. Andi Khomeini Takdir SpPD-KPsi, Dokter Konsultan RSDC Wisma Atlet, mengatakan bahwa sebagai dokter bukan hanya membantu dan merawat pasien di RSDC Wisma Atlet, juga berusaha mengurangi jumlah pasien yang dirawat di RS.

“Tujuannya adalah bagaimana agar kurva pandemi selandai mungkin. Untuk itu perlu dilakukan upaya preventif promotif,” ujarnya.

Guna lebih meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membantu mengendalikan pandemi, dokter Khomeini menyarankan perlunya penambahan Duta Perubahan Perilaku di tiap daerah.(man/ipg)