KTT G20 Hasilkan Deklarasi Pemimpin Negara Terkait Sejumlah Isu

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) yang berlangsung akhir pekan kemarin di Roma, Italia, sudah selesai.

Pertemuan para pemimpin negara yang turut dihadiri Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, menghasilkan teks deklarasi (Leaders Declaration) terkait isu-isu global.

Retno Marsudi Menteri Luar Negari RI mengatakan, deklarasi itu terdiri dari 61 paragraf yang mencakup 26 isu, antara lain tantangan perekonomian dunia, situasi pandemi dan strategi negara anggota G20 untuk mengatasinya.

“Leaders declaration terdiri dari 61 paragraf yang mencakup 26 isu yang menggambarkan tantangan perekonomian dunia termasuk situasi pandemi dan apa yang dapat dilakukan bersama oleh negara-negara anggota G20,” ujarnya di Glasgow, Skotlandia, Minggu (31/10/2021).

Isu lainnya yang masuk dalam deklarasi tersebut seperti kesehatan, energi dan perubahan iklim, perjalanan internasional, dan ekonomi digital.

Di bidang kesehatan, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengusulkan pembentukan joint health and finance task force untuk membantu pendanaan penanganan kesehatan di masa pandemi.

Dalam forum internasional itu, para pemimpin negara G20 sepakat membentuk joint health and finance task force untuk menyusun road map pendanaan bantuan penanganan kesehatan, khususnya untuk negara-negara miskin dan berkembang.

Terkait isu energi dan perubahan iklim, Menlu RI menyebut terjadi perdebatan sengit mengenai target pengurangan emisi karbon dan penetapan time frame menuju net zero emission.

Tapi, menurut Retno semua sepakat untuk transisi energi perlu kerja sama internasional.

Kemudian, Indonesia juga berhasil memasukkan prinsip common but differentiated responsibilitie (CBDR) dalam konteks energi dan iklim.

Lewat prinsip itu, Indonesia menekankan pentingnya pemenuhan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju untuk negara berkembang.

Indonesia menekankan pentingnya pemenuhan komitmen pembiayaan iklim senilai 100 miliar Dollar AS dari negara maju untuk negara berkembang, serta pembentukan digital economy working group.(rid/wld/ipg)