KPK: Penangkapan Harun Masiku Terhalang Tempat dan Pandemi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kendala untuk menangkap mantan Calon Anggota Legislatif (Caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku yang sudah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Januari 2020.

Harun Masiku adalah tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih Tahun 2019-2024.

“Hanya saja karena tempatnya bukan di dalam (negeri), kami mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun,” kata Karyoto Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Selasa (24/8/2021).

Bahkan, dia mengaku sangat bernafsu untuk menangkap Harun Masiku.

Menurut dia, Firli Bahuri Ketua KPK juga telah memerintahkannya, namun kesempatannya belum ada.

“Saya sangat nafsu sekali ingin menangkap. Waktu itu Pak Ketua sudah perintahkan kau berangkat ke sana, “Saya siap pak”, tetapi kesempatannya yang belum ada,” ujar Karyoto dilaporkan Antara.

Dia mengeklaim sudah mendapatkan informasi keberadaan Harun Masiku, sebelum Harun Al Rasyid yang merupakan Kasatgas KPK nonaktif juga mengungkapkan informasi yang sama.

“Memang kemarin sebenarnya sudah masuk, sebelum Harun Al Rasyid berteriak-teriak, ‘Saya tahu tempatnya, saya tahu tempatnya’, hampir sama informasi yang disampaikan rekan kami Harun dengan kami punya informasi hampir sama,” ujar Karyoto.

Oleh karena itu, dia menegaskan lembaganya tetap berusaha untuk menangkap Harun Masiku.

“Selama yang bersangkutan ada dan bisa dipastikan A1 keberadaannya, Saya siap berangkat kecuali memang tempatnya bisa kami jangkau. Memang ini tidak etis dan tidak patut kami buka di sini nanti info-infonya jadi ke mana-mana. Kalau misalnya dia tahu ini sedang dicari arahnya ke sana, dia geser lagi, bingung lagi kami,” kata Karyoto.

Interpol juga telah menerbitkan red notice terhadap Harun Masiku.

Firli Bahuri pun menyebut negara tetangga juga sudah merespons terkait upaya pencarian Harun Masiku.

“Beberapa tetangga sudah memberikan respons terkait dengan upaya pencarian tersangka HM (Harun Masiku). Saya tidak mau menyebutkan negara tetangganya mana, tetapi sudah respons itu,” kata Firli saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8/2021) lalu.(ant/dfn)