KPAI Temukan Masih ada Sekolah yang Kendor Terapkan 3M saat PTM Digelar

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan masih ada guru dan murid yang kendor menerapkan 3M saat pembelajaran tatap muka (PTM) digelar.

Retno Listyarti Komisioner KPAI bidang pendidikan mengatakan, pelanggaran tersebut di antaranya menurunkan masker saat belajar mengajar dan tidak mencuci tangan saat memasuki area sekolah.

“Kami menemukan di beberapa daerah yang sekolahnya buka, guru nerangin maskernya diturunin, itu mengakibatkan semua muridnya maskernya turun di dagu. Bahkan gak pakai masker,” kata Retno kepada Suara Surabaya, Selasa (31/8/2021).

Saat KPAI menanyakan kepada murid tersebut kenapa tidak memakai masker, sang murid menjawab maskernya ada di tas dan dipakai saat berangkat dan pulang sekolah.

“Lalu cuci tangan. Wastafel dibikin tapi gak ada praktik cuci tangan. Ketika kami lebih dulu datang, anak-anak datang gak ada yang cuci tangan. Gurunya juga naik motor langsung masuk halaman tidak cuci tangan,” terangnya.

Ini menurutnya perubahan perilaku dari pembelajaran sebelum dan sesudah pandemi harus dibarengi dengan protokol kesehatan ketat, dan kesiapan guru dan murid untuk tidak melepas masker selama pembelajaran tatap muka berlangsung.

Dia menambahkan, dari hasil survei yang dilakukan KPAI kepada 86.286 responden, sebanyak 88,2 persen peserta didik bersedia divaksinasi. Namun dia menyoroti minat yang tinggi ini tidak diimbangi dengan distribusi vakin yang merata, hanya di kota-kota besar seperti Bali, Surabaya, dan Jakarta.

“Kota besar seperti Jakarta capaian vaksinasinya tinggi tapi untuk daerah, kecil. Kami sampaikan 88 persen responden dari 86.286 anak pingin divaksin tapi yang sudah divaksin baru 35 persen, dan kebanyakan di kota besar,” kata Retno.

KPAI juga mencatat sebanyak 79,54 persen sekolah atau madrasah yang diawasi di tujuh provinsi dan 12 kabupaten-kota siap menyelenggarakan PTM.

“Pada 2021, kami melaksanakan pengawasan PTM di sejumlah sekolah di daerah, total ada 46 sekolah. Hasilnya, 79,54 persen sekolah yang diawasi siap menyelenggarakan PTM di masa pandemi Covid-19 ini,” paparnya seperti dilansir Antara.

Indikator pengawasan yang dibuat KPAI di antaranya infrastruktur adaptasi kebiasaan baru, SOP atau protokol adaptasi kebiasaan baru, dan faktor pendukung lainnya.

Dalam kesempatan itu, Retno menyampaikan KPAI mendukung PTM di masa pandemi dengan sejumlah syarat, yakni sekolah atau madrasah harus dipastikan sudah memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaraan PTM terbatas, termasuk memastikan protokol kesehatan.

“Jika belum terpenuhi, pemerintah daerah harus membantu pemenuhannya,” ucapnya.

Kedua, sekolah atau madrasah harus dipastikan vaksinasinya mencapai minimal 70 persen warga sekolah sudah divaksin. “Oleh karena itu, pemerintah pusat harus memastikan percepatan dan penyediaan vaksinasi anak merata di seluruh Indonesia,” kata Retno.

Ketiga, pemerintah daerah harus jujur dengan positivity rate daerahnya, dengan ketentuan menurut WHO bahwa positivity rate di bawah 5 persen baru aman membuka sekolah tatap muka.

Keempat, karena PJJ dan PTM dilaksanakan secara beriringan, perIu ada pemetaan materi tiap mata pelajaran.

“Materi mudah dan sedang diberikan di PJJ dengan bantuan modul, dan materi yang sulit disampaikan saat PTM agar ada interaksi dan dialog langsung antara peserta didik dengan pendidik,” katanya.

Kelima, KPAI sekolah untuk siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tuanya, dan siap anaknya. “Jika salah satu dari Iima tersebut belum siap, sebaiknya tunda buka sekolah tatap muka di masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

Keenam, KPAI mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota melakukan nota kesepahaman dengan fasilitas kesehatan terkait pendampingan sekolah dalam PTM dan vaksinasi anak. “Sekolah perlu mendapat edukasi dan arahan dalam penyusunan protokol kesehatan di satuan pendidikan,” kata Retno.(ant/dfn/ipg)