Khofifah: Jatim Bebas Desa Tertinggal

Khofifah Indar Parawansa menyatakan, tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jatim berdasarkan data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT).

Dia menyatakan itu dalam keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net, Jumat (20/8/2021), mengutip data Indeks Desa Membangun (IDM) 2021 Kemendes-PDTT.

Menurutnya, pemerataan pembangunan di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan yang positif, tidak hanya di wilayah perkotaan, melainkan juga di tingkat pedesaan.

Tidak hanya bebas dari desa tertinggal dan sangat tertinggal, data IDM 2021 juga menyebutkan bahwa jumlah desa mandiri dan maju di Jatim menjadi yang tertinggi di antara provinsi lain se-Indonesia.

Hal itu, kata dia, sebagaimana tertuang dalam SK Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dirilis tanggal 19 Agustus 2021.

Dalam pemutakhiran data IDM tahun 2021, tercatat sebanyak 3.269 desa di Indonesia dinyatakan sebagai desa mandiri. Dari jumlah itu, sebanyak 697 desa atau 21,32 persen berada di Jatim.

Pencapaian ini merupakan yang tertinggi di Indonesia dan selanjutnya disusul Jawa Barat di peringkat kedua dengan total 586 desa mandiri serta di peringkat ketiga Provinsi Jawa Tengah dengan total 199 desa mandiri.

Tidak hanya status desa mandiri yang tertinggi, desa dengan status maju di Jatim juga tercatat mendominasi secara nasional dengan total 3.283 desa.

Angka ini diikuti Jawa Tengah dengan total 2.295 desa maju dan Jawa Barat sebanyak 2.102 desa maju.

Atas pencapaian IDM tahun 2021 ini, Khofifah menyampaikan rasa syukurnya karena pembangunan di tingkat pedesaan terus tumbuh baik berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang jadi dasar pengukuran IDM.

Pembangunan desa yang baik di Jatim tersebut menurutnya juga mampu berseiring dengan penurunan angka kemiskinan di tingkat pedesaan khususnya pada triwulan II 2021.

“Alhamdulillah, berdasarkan Indeks Desa Membangun [IDM] Tahun 2021 yang di rilis Kemendes-PDTT saat ini di Jawa Timur sudah tidak ada lagi desa tertinggal apalagi desa sangat tertinggal. Yang harus kita syukuri, saat ini ada 697 desa mandiri di jawa Timur, yang merupakan jumlah terbanyak secara nasional,” kata Khofifah.

Khofifah juga mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, per 21 Juli 2021, tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Jatim paling tipis jika dibandingkan provinsi lain di Jawa.

Sementara itu, kontribusi terbesar angka penurunan kemiskinan di Jatim berada di wilayah pedesaan dengan total penurunan sebanyak 33.246 orang.

“Dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan terdapat ikhtiar agar terus menekan angka kemiskinan serta mendorong kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujar Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah juga menjelaskan, terjadi peningkatan jumlah desa mandiri yang sangat signifikan di Jatim pada tahun ini dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 332 desa.

Begitu pula pada status IDM maju yang meningkat tajam dari 2.621 desa pada 2020 menjadi 3.283 desa.

“Tahun lalu masih terdapat 3 desa tertinggal dan satu desa sangat tertinggal. Tahun ini sudah tidak ada lagi. Hal ini setelah ditetapkannya dua desa di Jatim, yakni Renokenongo dan Kedungbendo di Kabupaten Sidoarjo sebagai desa yang tidak memenuhi kriteria pembentukan desa sesuai UU Nomor 6 tahun tahun 2014 tentang desa,” katanya.

Khofifah menegaskan, keberhasilan mengentas Jatim dari desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim mengentas desa tertinggal dan mendorong kemandirian desa.

Ada sejumlah program yang dikhususkan dalam upaya itu. Di antaranya, program Desa Berdaya dan Paman Desa yang memberikan stimulus berupa permodalan di tingkat desa.

Program Desa Berdaya fokus pada empat aspek utama. Antara lain menumbuhkan inovasi untuk menggerakkan perekonomian desa berbasis potensi dan sumberdaya secara kreatif dan berkelanjutan.

Kedua, mendorong hadirnya ikon desa yang khas melalui economic branding berbasis inovasi. Ketiga optimalisasi penggunaan dana desa untuk mendorong pertumbuhan ikon desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Terakhir, menciptakan praktik keteladanan (good practices) sehingga menjadi sumber inspirasi.

Untuk mendukung program itu, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,1 miliar untuk Paman Desa dengan sasaran 301 BUMDesa.

Kemudian anggaran untuk Desa Berdaya senilai Rp15,1 miliar untuk 151 Desa Mandiri.

“Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras semua pihak. Maka saya menyampaikan terima kasih kepada para kepala daerah, camat, kepala desa dan seluruh pendamping desa, serta perguruan tinggi yang telah melakukan pendampingan sehingga tercapainya peningkatan terhadap status IDM di Jatim,” ujar Khofifah yang juga Ketua PP Muslimat NU.

Khofifah juga memberikan apresiasi terhadap lima desa yang masuk dalam 10 ranking tertinggi nasional.

Lima desa asal Jatim tersebut antara lain Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan skor 0,9981. Desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi dengan skor 0,9924. Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan skor 0,9886. Desa Gentengwetan, Kecamatn Genteng, Banyuwangi 0,9867. Lalu Desa Punten, Kecamatan Bumiaju, Kota Batu dengan skor 0,9775.

“Selamat atas pencapaian yang telah diraih. Menjadi desa mandiri dan masuk sebagai ranking tertinggi secara nasional adalah bukti keseriusan seluruh komponen desa dalam mewujudkan pembangunan yang maksimal,” kata Khofifah.(den)