Khofifah Apresiasi BPN Capai 100 Persen Realisasi PTSL Jatim

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengapresiasi kinerja Kanwil BPN Jatim atas pencapaian target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Jatim Tahun 2020 yang terealisasi 100 persen

Dia berharap, target PTSL 2021 juga bisa tercapai 100 persen. Dia sampaikan itu di acara Penghargaan Kinerja PTSL 2020, dan Pembukaan Pelatihan Petugas Pengelola Pertanahan Daerah (P3D) Jatim di Kanwil BPN Jatim, Selasa (9/3/2021).

Khofifah mengatakan, program PTSL ini jadi bagian percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah masyarakat, yang akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sertifikat ini berguna sebagai alat bukti kepemilikan.

Dengan adanya sertifikat ini, kepemilikan tanah tercatat dan sah secara hukum sehingga bisa diagunkan ke lembaga perbankan atau pun simpan pinjam untuk pengajuan modal usaha.

“Program PTSL ini menjadi upaya memberikan keadilan bagi para pemilik lahan. Untuk itu support dari Pak Menteri ATR/BPN termasuk berkenan hadir langsung memberi resonansi dan energi penguatan percepatan program ini. Semoga terus bersambung dan berseiring dalam upaya memberi layanan lebih cepat dan lebih baik kepada masyarakat,” katanya.

Menurutnya, dalam mencapai target PTSL terutama di Tahun 2021, butuh kerja sama, sinergi, dan partisipasi berbagai pihak terutama stakeholder terkait. Apalagi, saat ini masih situasi pandemi. Banyak tantangan seperti pembagian waris, sita jaminan, konflik mafia tanah, dan sebagainya.

Untuk itu, Khofifah menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kanwil Pertanahan Jatim dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang layanan terpadu dalam rangka percepatan pengurusan penetapan ahli waris.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini memberi jaminan bagi ahli waris, serta memberikan penguatan bagaimana bidang-bidang tanah dari warisan itu juga tersertifikasi. Ini akan menghindari kemungkinan terjadinya konflik sosial di internal paling kecil, yakni keluarga,” ujarnya.

Khofifah berharap, program-program reformasi agraria ini dapat segera ditindaklanjuti Bupati/Wali Kota agar masuk RKPD dan RPJMD. Apalagi, kabupaten/kota menggelar Musrenbang dalam waktu dekat.

“Sehingga program-program ini dapat dialokasikan oleh masing-masing kabupaten/kota sesuai kebutuhan. Semoga ini efektif, karena ada proses percepatan yang bisa dilakukan Bupati/Wali Kota,” katanya.

Sofyan Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyambut baik kinerja Kanwil BPN Jatim dan mengapresiasi Gubernur Jatim yang mendukung program BPN Jatim.

Dengan adanya dukungan Gubernur Jatim, kata Sofyan, banyak target BPN bisa tercapai. Pada 2020 lalu, dari total 6,8 juta target PTSL di Indonesia, sebanyak 1,8 juta berasal dari Provinsi Jatim.

“Saya bangga teman teman BPN bisa bekerja dengan baik. Masyarakat juga menghargai yang kami kerjakan. Ini semua perintah Bapak Presiden RI. Saya juga bangga saat ini pelayanan BPN sudah jauh lebih baik. Masyarakat dapat sertifikat juga jauh lebih mudah,” katanya.

Menurutnya, dukungan para kepala daerah dalam suksesnya program BPN terutama PTSL sangat dibutuhkan. Kepala Daerah terus mendorong masyarakat mendaftarkan seluruh tanah yang ada di wilayahnya sampai dengan kelurahan dan desa.

“Jadi nantinya tidak ada lagi bidang tanah yang tidak terpetakan. Sehingga seluruh tanah yang ada di desa akan teridentifikasi. Untuk itu kerja sama berbagai pihak akan sangat membantu. Termasuk kerja sama dengan Pengadilan Agama untuk membantu terutama dalam hal hak waris,” ujarnya.(den/ipg)