Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), bersama Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Nizam Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud menandatangani nota kesepahaman bersama untuk mengupayakan peningkatan kapasitas SDM di desa.
“Saya kepingin memberikan kontribusi paling tidak pada saat saya jadi menteri ini ada beberapa hal yang bisa saya lakukan yang memberikan manfaat bagi warga masyarakat desa yang kemudian juga ada yang keterkaitannya dengan menuntut ilmu dengan menjadikan warga itu menjadi lebih pintar,” kata Mendes Halim dalam pengukuhan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides), Jakarta, Rabu.
Dalam acara pengukuhan tersebut, Kemendes PDTT, Kemendagri, dan Kemendikbud bersepakat untuk bersinergi dalam program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
Ruang lingkup dalam kesepahaman bersama tersebut meliputi pembinaan aparatur pemerintahan desa, penyelesaian permasalahan tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan. Kemudian juga terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan, pertukaran data dan informasi dan pelaksanaan program merdeka belajar.
Selanjutnya, kerja sama tersebut juga meliputi pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan KTP elektronik, serta pemajuan kebudayaan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dan mengafirmasi pelaksanaan pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), pendamping desa berbasis rekognisi pembelajaran lampau dan kegiatan lain sesuai kesepakatan pihak-pihak terkait.
Mendes Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut menegaskan komitmennya untuk membangun desa-desa di seluruh Indonesia serta meningkatkan kualitas SDM di desa, dilansir Antara Rabu (10/2/2021).
Untuk itulah ia berupaya agar kepala desa, perangkat desa, dan pendamping desa yang berprestasi diberikan afirmasi oleh perguruan tinggi agar bisa meraih gelar sarjana.
Untuk mewujudkan hal itu, ia kemudian bertemu Mendikbud Nadiem untuk meminta dukungan pendampingan dari perguruan tinggi agar para dosen dan mahasiswa yang memiliki kapasitas ikut bersama-sama mendukung percepatan di dalam proses pembangunan desa.
Dari hasil diskusinya itu kemudian muncullah program kampus merdeka proyek desa. Selain itu, ia juga meminta dukungan agar kepala desa, perangkat desa, serta pendamping desa yang berprestasi diberi afirmasi oleh perguruan tinggi.
“Mulai kemarin rumusannya sudah dibentuk tim untuk menyusun kurikulum, silabus, termasuk program studi di bawah komando Pak Panut selaku rektor UGM yang kebetulan sebagai ketua Pertides dengan beberapa rektor lainnya,” ujarnya.
“Kalau sudah selesai, nanti dipayungi hukum oleh Pak Dirjen Dikti, nanti kita akan laporkan ke Pak Mendagri pelaksanaan tidak lanjutnya. Urusan kepala desa tentu kewenangannya Pak Mendagri. Nanti saya yang akan mencoba kalau memungkinkan jika ada pendamping desa yang berprestasi saya carikan dana dari CSR beasiswa untuk kuliah,” demikian kata Gus Menteri lebih lanjut. (ant/lim)