Jokowi Sampaikan Komitmen Kuat Indonesia Mengatasi Perubahan Iklim dalam KTT COP26

Joko Widodo Presiden RI menegaskan komitmen Indonesia menangani masalah perubahan iklim, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim (COP26), Senin (1/11/2021), di Glasgow, Skotlandia.

Dengan potensi alam yang sangat besar, Indonesia, kata Jokowi, terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim.

Hal itu terbukti dengan menurunnya laju deforestasi secara signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir, dan kebakaran hutan turun 82 persen pada tahun 2020.

Lalu, Indonesia sudah memulai program rehabilitasi hutan mangrove, dengan target seluas 600 ribu hektare sampai 2024, dan itu akan tercatat sebagai hutan bakau terluas di dunia.

“Indonesia juga berhasil merehabilitasi tiga juta lahan kritis antara tahun 2010-2019. Nantinya, sektor yang sebelumnya menyumbang 60 persen emisi, akan mencapai carbon net sink paling lambat tahun 2030,” ujarnya.

Di sektor energi, Indonesia berupaya mengembangkan ekosistem mobil listrik, dan membangun pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara.

Kemudian, Indonesia memanfaatkan energi baru terbarukan, seperti biofuel serta pengembangan industri berbasis energi bersih, termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia yang terletak di Kalimantan Utara.

Dalam forum internasional itu, Jokowi mengatakan perubahan iklim merupakan ancaman besar buat kemakmuran dan pembangunan global.

Maka dari itu, Presiden Indonesia mendorong solidaritas, kemitraan, kerja sama, dan kolaborasi global untuk mengatasi persoalan tersebut.

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif, seperti pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau.

Menurut Presiden Indonesia, penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan ‘game changer’ dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.

Sehubungan itu, Indonesia bisa berkontribusi lebih banyak dalam mewujudkan net-zero emission dunia, dengan dukungan program dari negara-negara maju, serta transfer teknologi.

Jokowi menambahkan, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Sehingga, harus ada ekosistem ekonomi karbon yang transparan dan berintegritas, inklusif, dan berkeadilan.

Pada kesempatan itu, Presiden Indonesia mewakili Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil (AIS) merasa terhormat bisa menyampaikan pernyataan bersama para Pemimpin AIS Forum.

“Sudah menjadi komitmen AIS Forum untuk terus memajukan kerja sama kelautan dan aksi iklim di United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),” tandasnya.(rid/iss/rst)