Jokowi Sampaikan Arahan Penting untuk BPKP dan APIP

Joko Widodo Presiden menyampaikan arahan khusus kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Ada tiga poin arahan yang disampaikan Presiden, hari ini, Kamis (27/5/2021), dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Pertama, Kepala Negara meminta BPKP dan APIP meningkatkan pengawalan proses percepatan belanja pemerintah.

Sampai bulan Mei 2021, realisasi belanja pemerintah baik pusat mau pun daerah masih relatif rendah, sekitar 15 persen untuk realisasi APBN, dan 7 persen untuk APBD.

Serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga baru mencapai angka 24,6 persen.

“Saya minta BPKP dan APIP memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian/lembaga dan Pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” ucap Presiden.

Poin arahan kedua, Jokowi menginstruksikan BPKP dan APIP meningkatkan pengawasan pada kualitas perencanaan program mulai awal sampai program itu berhasil dengan tolok ukur bermanfaat bagi masyarakat.

Kemudian, Presiden mengingatkan supaya perencanaan program harus adaptif dan bisa disesuaikan dengan situasi kondisi sekarang.

“Saya perintahkan dan instruksikan agar BPKP serta APIP kementerian dan lembaga daerah untuk mengawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan. Terus diikuti hal-hal seperti ini. Jangan sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif, terhadap situasi hari ini,” tuturnya.

Arahan ketiga, Jokowi meminta BPKP dan APIP memberikan perhatian pada peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah.

Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram, sambung Presiden, perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data, supaya program-program pemerintah tepat sasaran.

“Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya ke mana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Presiden menginstruksikan para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah menjamin independensi serta profesionalitas BPKP dan APIP,  juga memberikan akses dan informasi yang akurat.

Sebaliknya, Jokowi mengingatkan BPKP dan APIP tidak mencari-cari kesalahan. Seluruh pengawas intern pemerintah harus bertindak sebelum terjadi suatu kesalahan.

Dengan begitu, diharapkan kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah berjalan baik, demi terwujudnya program pembangunan pemerintah.(rid/dfn/iss)