Jokowi Dorong Produk Lokal Jadi Penguasa di Pasar Dalam Negeri

Joko Widodo Presiden berharap masyarakat lebih suka memakai produk buatan negeri sendiri ketimbang produk-produk luar negeri. Penduduk sebanyak 270 juta jiwa seharusnya menjadi konsumen paling loyal untuk produk-produk dalam negeri.

Maka dari itu, Presiden memerintahkan Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi Presiden, siang hari ini, Kamis (4/3/2021), dalam forum Rakornas Kementerian Perdagangan Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta.

“Misalnya, dengan mendukung Program Bangga Buatan Indonesia. Pusat perbelanjaan, mal di Jakarta sampai ke daerah, harus didorong untuk memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia, khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis justru diisi brand luar negeri. Ini harus mulai digeser, mereka digeser ke tempat yang tidak strategis. Tempat yang strategis, lokasi yang baik berikan ruang untuk brand lokal,” ujarnya.

Menurut Presiden, brand/merk lokal harus melekat supaya masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri.

“Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk negeri sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan,” tegasnya.

Di samping itu, Jokowi mengingatkan pasar ekspor juga harus mendapatkan perhatian serius. Presiden meminta perluasan pasar-pasar nontradisional.

Pada kesempatan itu, Presiden kembali mengingatkan jajarannya untuk tidak terjebak pada satu atau dua pasar ekspor saja, misalnya Uni Eropa dan Amerika.

“Banyak negara-negara yang pertumbuhan ekonominya lebih dari 5 persen, di Asia Selatan, di Eropa Timur, dan negara-negara lainnya. Harus digarap serius” imbuhnya.

Berikutnya, Presiden memerintahkan Kementerian Perdagangan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) supaya lebih mampu untuk melakukan ekspor.

Menurutnya, Indonesia perlu UMKM yang menjadi eksportir dalam jumlah yang besar. Sekarang, 90 persen pelaku ekspor adalah UMKM, tapi, kontribusi ekspornya cuma 13 persen. Artinya, kapasitasnya perlu ditambah.

“Saya tahun lalu mengingatkan kepada Menteri Perdagangan, Dewan Penunjang Ekspor dihidupkan lagi, membantu UMKM agar bisa memperbaiki produksinya, membantu UMKM memperbaiki desainnya, membantu UMKM memperbaiki packaging-nya, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik dan ini harus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang lain, institusi yang lain, dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM kita di pasar global,” jelasnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta penyelesaian perundingan dengan negara-negara potensial dipercepat, karena di masa-masa seperti ini Indonesia membutuhkan pasar ekspor baru.

“Kita telah menyelesaikan IA-CEPA dengan Australia, dengan Korea, dengan EU tolong ini Pak Menteri didorong agar juga selesai dan negara-negara lain yang kita belum memiliki CEPA ini segera dirampungkan, segera diselesaikan,” ungkapnya.

Implementasi 23 perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah ditandatangani juga harus benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

Presiden memberikan contoh, misalnya dengan Australia di mana sudah ada Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), pelaku usaha harus jeli melihat peluang-peluang yang ada di sana.

“Saya kira yang besar peluangnya adalah otomotif. Pelajari betul pasarnya seperti apa, konsumennya seperti apa, informasikan ke Tanah Air sehingga kita betul-betul bisa membuka pasar di Australia dan tentu saja produk-produk UMKM yang lainnya yang memiliki peluang itu perlu dibantu dan didorong dalam rangka meningkatkan nilai ekspor dan diversifikasi produk ke negara mitra dagang kita,” timpalnya.

Khusus untuk sektor-sektor industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja yang banyak seperti otomotif, elektronik, tekstil, kimia, dan farmasi, serta makanan dan minuman, Presiden meminta agar diberikan stimulus, fasilitas-fasilitas ekspor, serta insentif.

Hal tersebut untuk memperluas pasar terutama negara-negara nontradisional dengan memanfaatkan kerja sama perdagangan dan mengoptimalkan kinerja perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

Lalu, Presiden meminta agar jajaran terkait terus menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok di seluruh pelosok Tanah Air dengan harga yang stabil dan terjangkau. Presiden juga berjanji mengupayakan terus perbaikan kesetaraan harga di daerah-daerah pinggiran.

“Harus diantisipasi, ini juga perlu saya ingatkan, bulan Ramadan yang tinggal 40 hari lagi, sebulan kemudian Idulfitri. Siapkan dari sekarang, antisipasi dari sekarang, walaupun nanti kita akan menyambut dengan sederhana, tetapi sekali lagi, ketersediaan stok dan harga yang stabil harus dijamin,” pungkasnya.(rid/tin)