Jokowi Desak Militer Myanmar Hentikan Tindak Kekerasan kepada Rakyatnya

Joko Widodo Presiden RI menyampaikan keprihatinan dan simpati kepada para korban tindak kekerasan yang terjadi di Myanmar, beberapa bulan terakhir.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat (19/3/2021) siang, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden mendesak Militer Myanmar segera menghentikan tindak kekerasan.

Menurut Jokowi, keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Myanmar.

Pada kesempatan itu, Jokowi selaku Kepala Negara Indonesia mendesak pihak-pihak terkait supaya ada dialog dan rekonsiliasi untuk memulihkan demokrasi, perdamaian, serta stabilitas di negara yang sebelumnya bernama Burma.

“Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan dukacita dan simpati yang mendalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar. Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan,” ujarnya.

Rencananya, Presiden RI akan mengontak Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN khusus membahas krisis di Myanmar.

Sekadar informasi, Myanmar mengalami krisis keamanan sesudah Junta Militer menahan Aung San Suu Kyi pemimpin de facto, dan mengumumkan kudeta pada 1 Februari 2021.

Militer Myanmar juga mengumumkan status darurat militer selama satu tahun.

Kudeta itu langsung memicu pemberontakan massal. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menuntut kembalinya demokrasi.

Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan sejak kudeta sampai sekarang lebih dari 200 orang tewas akibat bentrokan aparat keamanan Myanmar dengan demonstran.

Selain itu, PBB memperkirakan ada sekitar 2.400 orang yang menjadi tahanan.(rid/tin/ipg)