Jatim Tidak Lockdown, Khofifah: BOR Turun dan Kasus Melandai Selama PPKM

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menegaskan, Jawa Timur tidak mengambil opsi lockdown atau penguncian wilayah sebagai pengganti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Isu lockdown ini muncul, terutama dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta. Kemarin Pemprov DKI juga sudah menegaskan, tidak ada kebijakan lockdown yang akan diambil.

Khofifah Gubernur Jatim pun menyatakan, dia sudah menggelar rapat. koordinasi dengan kepala daerah 17 kabupaten/kota pelaksana PPKM di Jatim, Kamis (4/2/2021) malam kemarin.

“Tidak ada opsi lockdown, yang ada pengetatan titik kerumunan seperti pasar tradisional, kemudian penguataan kampung tangguh. Bagaimana mobilitas masyarakat diketati di lini paling bawah,” ujarnya.

Adapun hasil evaluasi PPKM jilid kedua yang akan berakhir dua hari lagi (8 Februari), menurut Khofifah, ada hasil cukup positif dalam hal tingkat keterisian tempat tidur dan jumlah kasus Covid-19 di Jatim.

“BOR sempat 80 persen, kemarin (Kamis 4 Februari) 54 persen isolasi biasa. Artinya sudah di bawah standar WHO 60 persen. Selain itu, kalau dibandingkan awal PPKM, (kasus) Covid-19 sudah melandai,” ujarnya.

Dia mengakui, ada sejumlah daerah yang masih menjadi perhatian Pemprov Jatim dalam hal jumlah kasus Covid-19. Yakni Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Selebihnya sudah landai.

“Secara grafik data, ada penurunan cukup signifikan di daerah PPKM. Kecuali dua itu. Kenapa relatif tinggi? Karena Madiun hub-nya Mataraman. Ada orang Jateng banyak ke Madiun dan kerasan,” ujarnya.

Dia berharap, fenomena kedatangan warga Jawa Tengah ke Madiun itu, baik ke Kabupaten Madiun maupun ke Kota Madiun, tidak sampai menjadi episentrum baru penularan Covid-19 di lokasi itu.

“Minggu (besok) kami akan ke Madiun, Trenggalek, dan Blitar untuk melakukan peninjauan ke lokasi,” ujarnya.

Khofifah juga menjelaskan, selama PPKM petugas gabungan TNI/Polri dan Pemkab/Pemkot setempat telah melakukan 2 juta kali teguran sejak 11 Januari sampai 3 Februari kemarin. Operasi yustisi kata dia akan memberi pengawalan disiplin protokol kesehatan.(den/dfn)