Integrasi NIK-NPWP Harus Pastikan Kemanan Data Warga

Abdul Muhaimin Iskandar Ketua Umum DPP PKB meminta agara pemerintah benar-benar memastikan keamanan data pribadi masyarakat terkait rencana integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)  pada KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Muhaimin menilai integrasi NIK dan NPWP seperti diamanahkan dalam Undang-Undang (UU) harmonisnasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan sehingga memerlukan pengamanan memadai agar masyarakat tidak dirugikan.

“Integrasi NIK dan NPWP adalah terobosan bagus. Tapi yang perlu kita ingat adalah soal kemananya, pemerintah tentu harus memastikan kemanan data penduduk,” kata Muhaimin pada Kamis (14/10/2021).

Dikutip dari Antara, ia menilai kerahasiaan data dan informasi NIK harus jadi prioritas dan merupakan hak rakyat yang harus dijaga sehingga kemanan data menjadi tanggung jawab negara.

Muhaimin meminta pemerintah menjadikan kasus bocornya data penduduk yang marak terjadi sebelumnya bisa dijadikan kajian evaluasi dan pemaksimalan kekurangan untuk menjaga keamanan data penduduk.

“Contoh kasus tentunya sudah banyak, aplikasi pelacak Covid-19 bisa kita jadikan pelajaran oleh pemerintah bahwa kemanan data itu sangat mutlak,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI itu bukan tidak sepakat adanya integrasi data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Namun menurut dia, penerapan “single identity number” di Indonesia membutuhkan usaha yang keras dan komprehensif.(ant/wld/rst)