HNW : Kemerdekaan Palestina Juga Urusan Indonesia

Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI menegaskan, para Bapak Bangsa tidak pernah berhenti berjuang. Mereka terus berjuang, termasuk setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Para Bapak bangsa juga istiqamah, menerima dan menerapkan seluruh kesepakatan yang sudah di ambil.

Sikap tersebut salah satunya ditunjukkan oleh Bung Karno. Pada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, Ir. Soekarno, tidak mengundang utusan dari Israel. Dia lebih memilih mengundang perwakilan Palestina. Alasannya, karena saat itu Palestina masih belum merdeka, dan dalam masa penjajahan Israel.

“Bung Karno konsisten terhadap cita-cita kemerdekaan yang ditetapkan bersama bapak dan ibu bangsa lainnya, dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karenna tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan,” kata Hidayat menambahkan.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid pada sosialisasi Empat Pilar MPR RI, kerjasama MPR dengan Yayasan Pendidikan Islam Sirojul Mubtadiin Alfikri. Acara tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna aula Miftahul Huda, jalan Ciledug raya Gg. KH. Syatiri RT 17 RW 03 no 50 Pesanggarahan Ulujami, Jakarta Selatan, Sabtu (5/12/2021).

Karena itu, Hidayat mengaku merasa aneh jika ada yang bilang bahwa Palestina bukan urusan Indonesia. Itu menandakan bahwa orang tersebut tidak memahami Pancasila dan UUD serta sejarah bangsa. Apalagi, Palestina adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena itu, sudah semestinya, bangsa Indonesia membalas kebaikan budi Palestina.

Pada kesempatan itu Hidayat juga menyoroti tugas dan fungsi MPR melaksanakan sosialisasi Empat Pilar. Menurut HNW, panggilan akrab Hidayat Nur Wahid, setiap warga negara berhak mengikuti sosialisasi. Terlepas dari apapun agama, ras dan asal usulnya. Karena dengan ikut sosialisasi, masyarakat jadi tahu dan paham mengenai dasar dan ideologi negara dan konstitusi tertinggi di Indonesia.

“Dengan begitu masyarakat bisa ikut mengawasi praktek berbangsa dan bernegara. Serta turut melempangkannya jik ada yang membelok dari yang seharusnya,” kata HNW lagi.