Gus Muhdlor: Masalah Purabaya yang Berlarut-larut Selesai Lima Menit di Warkop

Kolaborasi tiga kepala daerah, baik Wali Kota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik berupaya menyelesaikan berbagai masalah di tiga daerah itu. Salah satunya terkait masalah bagi hasil Terminal Purabaya.

Seperti diketahui, ada perjanjian kerja sama bagi hasil pendapatan Terminal Purabaya oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebesar 30 persen dari nilai bruto, sejak 1991 silam.

Itu sesuai keputusan Wali Kota Madya Dati II Kota Surabaya dan Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 30 dan 32/1991 soal Pengelolaan Terminal Purabaya yang ada di Desa Bungurasih, Sidoarjo.

Hampir setiap kali ganti pemimpin, perjanjian ini jadi masalah. Ahmad Muhdlor Ali Bupati Sidoarjo mengeklaim, dia sudah tuntaskan masalah itu bersama Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya dalam waktu singkat.

“Tiga orang ini (dirinya, Eri Cahyadi, dan Gus Yani Bupati Gresik) hobinya sama. Masalah tiga daerah ini tidak diurai secara resmi. Tapi lewat sepak bola, ngopi. Masalah Bungurasih yang berlarut-larut itu, di warung kopi nggak sampai lima menit selesai,” ujarnya.

“Intinya, bagaimana hasilnya memberikan manfaat untuk masyarakat di tiga daerah itu,” ujar Bupati Gresik yang akrab disapa Gus Mudhlor itu.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengamini, ada sejumlah masalah di tiga daerah yang memang sudah mereka bahas. Salah satunya berkaitan transoportasi umum untuk mengurangi kemacetan.

“Kerja sama ketiga kepala daerah ini, terutama bagaimana menyelesaikan masalah-masalah seperti transportasi. Juga masalah seperti (Terminal Purabaya) Bungurasih,” ujar Eri.

Dia bersama Muhdlor dan Yani, sebagai anak muda pemimpin daerah, berupaya menyelesaikan masalah tiga daerah itu, yang menurutnya, tujuannya untuk kebahagiaan masyarakat di tiga daerah.

Sayangnya, baik Muhdlor maupun Eri Cahyadi yang hadir di acara Collabo Leaders: Thre3 Mas Kada, di Suara Surabaya Centre, Senin (8/3/2021) tidak mengungkapkan lebih lanjut bagaimana solusi masalah Terminal Purabaya itu.

Pada 2019 lalu, seperti dilansir Antara, DPRD Kota Surabaya menyoroti bagi hasil ini karena adanya surat dari Pemkab Sidoarjo soal piutang Pemkot Surabaya terkait bagi hasil Terminal Purabaya.

Sejak 2013 sampai 2017, Pemkot Surabaya telah menyelesaikan kewajibannya dengan membayar bagi hasil sebesar Rp9.254.742.990 kepada Pemkab Sidoarjo. Sejauh ini Pemkot Surabaya diklaim taat menjalankan perjanjian itu.(den/iss/ipg)