Epidemiolog: yang Dibatalkan Itu Penyeragamannya, Bukan Pengetatan Mobilitasnya

Pembatalan penerapan PPKM Level 3 secara serentak memunculkan respons warganet. Terutama perdebatan soal ada tidaknya pembatasan atau pengetatan aktivitas masyarakat pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022.

Dokter Windhu Purnomo Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya menegaskan, pengetatan itu masih akan tetap ada.

Dia menerangkan, yang dibatalkan adalah penyeragaman aturan penerapan PPKM Level 3 untuk semua daerah.

“Jadi capaian penanganan Covid-19 di daerah ini sangat dinamis. Ada yang capaiannya bagus, kasus bisa ditekan, vaksinasi melesat tinggi. Kalau diseragamkan dengan daerah yang masih kurang, nanti motivasinya juga berkurang,” katanya.

Windhu menyampaikan itu saat mengudara di Radio Suara Surabaya, Selasa (7/12/2021), merespons keputusan pemerintah membatalkan PPKM Level 3 secara merata di semua daerah di Indonesia yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan Menko Marves, Senin (6/12/2021).

Seperti disampaikan Luhut, keputusan tentang pembatalan penerapan PPKM Level 3 secara merata itu akan secara rinci dituangkan di dalam revisi Inmendagri dan surat edaran terkait Natal dan Tahun Baru (Nataru) lainnya.

“Mungkin karena tidak membaca lengkap, akhirnya menyimpulkan PPKM-nya yang dibatalkan. Padahal yang dibatalkan itu penyeragamannya, bukan pengetatan mobilitasnya,” katanya.

Pembatalan penerapan PPKM Level 3 secara merata dan seragam itu, kata Windhu, sudah tepat. Karena sebenarnya, capaian penanganan Covid-19 di masing-masing daerah dinamis.

“Kita lihat di Surabaya lah. Bagus sekali. Semuanya indikator level 1. Kalau daerah bagus, tidak perlu diketatkan sampai level tiga lagi. Nanti motivasi masyarakat dan pemerintah kota berkurang. Sudah bekerja keras menurunkan Covid-19,” ujarnya.

Menduga Penyeragaman PPKM Level 3 Itu Terjadi Miskomunikasi

Dokter Windhu Purnomo Epidemiolog Unair menilai, keputusan tentang penyeragaman penerapan PPKM Level 3 di semua daerah di Indonesia pada Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) itu adalah hasil miskomunikasi.

Seperti diketahui, pernyataan tentang penerapan PPKM Level 3 secara serentak di semua daerah selama Libur Nataru itu disampaikan oleh Muhadjir Effendy Menko PMK pada 17 November lalu.

Muhadjir menyampaikan, mulai 24 Desember sampai 2 Januari 2022 mendatang, penerapan PPKM Level 3 itu juga akan diterapkan untuk daerah dengan hasil asesmen PPKM Level 2 maupun Level 1, salah satunya seperti di Surabaya.

“Saya enggak tahu komunikasinya gimana. Sebenarnya yang ditugasi presiden penanganan Covid-19 itu, kan, ada dua Menko. Menko Marves untuk Jawa-Bali, Menko Perekonomian untuk Luar Jawa-Bali. Nah kemarin, kan, keluarnya dari menko PMK. Tiba-tiba ngomong nanti semua daerah PPKM Level 3,” kata Windhu kepada Radio Suara Surabaya.

Begitu Luhut Menko Marves menyatakan pemerintah batal menerapkan PPKM Level 3 secara serentak dan merata pada Libur Nataru ini, yang terjadi justru masyarakat menganggap bahwa yang dibatalkan adalah perpanjangan PPKM berbasis levelnya.

“Memang yang agak keliru itu, masyarakat kemudian menganggap PPKM level secara nasional tidak jadi diterapkan. Bukan. Jadi pengetatan itu masih harus ada, tapi kabupaten/kota yang risiko rendah tidak seketat daerah yang risikonya masih tinggi,” katanya.

Windhu pun menekankan, pada Libur Nataru nanti, sudah seharusnya pemerintah tetap menerapkan pengetatan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Salah satunya, pengunjung mal tetap dibatasi, dan lain sebagainya, tapi menyesuaikan hasil asesmen PPKM berbasis level.(den/ipg)