Wakil Gubernur Jatim: Penanganan Jalan Rusak Tetap Prioritas di Tengah Pandemi
Sabtu, 30 Januari 2021 | 17:58 WIB
Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur berharap Kementerian Perhubungan segera mengaktifkan kembali jembatan timbang yang lama tidak berfungsi.
Dia menyatakan ini setelah meninjau lubang jalan di Raya Mojoagung-Peterongan, Sabtu (30/1/2021), bersama Tim Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII.
Saat meninjau jalan itu, dia mendapati sebagian besar jalan itu memang berlubang. Sementara, berdasarkan pantauannya, jalan itu dominan dilewati kendaraan berat.
Sebab itulah Emil berharap jembatan timbang di Jawa Timur bisa kembali aktif dan efektif mengontrol muatan kendaraan berat agar tidak berlebih.
“Kami berharap Kementerian Perhubungan ada solusi untuk bisa mempercepat pengefektifan kembali jembatan timbang,” ujarnya.
Truk dengan muatan terlalu berat dan tidak sesuai dengan kapasitas beban jalan menurutnya dapat menyebabkan kerusakan jalan secara eksponensial.
Kendala lain yang menyebabkan jalan cepat rusak dan berlubang adalah musim hujan. Menurut Emil, penambalan jalan di musim seperti ini tidak bisa tahan lama.
“Karena di situasi seperti ini, jalan yang ditambal pakai aspal dingin kemudian kena air lagi sehari dua hari bisa terkelupas lagi,” katanya.
Sebelumnya, Emil berharap, BBPJN VIII menambah jumlah Tim Sapu Lubang yang bertugas menyisir dan menambal lubang di jalan nasional.
Perlu diketahui, masalah jembatan timbang memang belum jelas solusinya. Ini terjadi setelah pemerintah pusat mengambil kewenangan pengelolaan dari pemda.
Sekitar awal 2020 lalu, Dinas Perhubungan Provinsi Jatim menyatakan adanya rencana pemerintah pusat mengaktifkan kembali jembatan timbang bersama pemda.
Kementerian Perhubungan, menurut Kepala Dishub saat itu (Fatah Jassin), sudah bersedia melakukan pengelolaan jembatan timbang bersama Pemprov Jatim.
Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan menurutnya setuju dengan usulan Khofifah Gubernur Jatim agar jembatan timbang dikelola bersama.
Sayangnya, belum ada detail konsep pengelolaan bersama yang dia maksud. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, menurut Fatah, masih bikin skemanya.
Kurang lebih, sesuai penjelasan Fatah Jassin saat itu, aset-aset, kewenangan, dan pembiayaan jembatan timbang tetap di pusat, hanya pelaksanaannya di pemda.
Pengambilalihan kewenangan Jembatan Timbang oleh Pemerintah Pusat ini sudah terjadi sejak 2017 silam. Namun masih banyak jembatan timbang yang terbengkalai.
Setidaknya ada 19 jembatan timbang di Jatim. Januari 2020 lalu, dari total Jembatan Timbang yang ada, hanya sepuluh yang sudah beroperasi.
Budi Karya Sumadi Menhub, berdasar catatan suarasurabaya.net, sempat menyatakan kesiapan pengelolaan bersama jembatan timbang ini pada 21 Januari 2020.
Saat itu Budi bilang, “Kami akan serahkan (jembatan timbang) kepada Pemda Jawa Timur dengan catatan bahwa supervisi itu tetap dari kemenhub,” katanya.(den/iss/lim)
NOW ON AIR SSFM 100
