Ferdiansyah anggota Komisi X DPR RI menilai kebijakan dan program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), seperti assesmen nasional, program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka belum maksimal.
Bahkan, kata Ferdi, program-program tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini akan menjadi catatan Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja Kemendikbudristek.
“Saya menilai dari segi pemahaman, pengertian dan juga penerapan pelaksanaan program tersebut, yakni assesmen nasional maupun Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka belum bisa dilaksanakan ataupun jauh dari harapan yang diinginkan. Di mana banyak pengajar belum memahami secara penuh terkait program tersebut,” kata Ferdi dalam keterangannya, Senin (11/10/2021).
Ferdi menjelaskan, beberapa program unggulan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan karena sumber daya manusia ataupun minimnya pelatihan.
“Kami di DPR bersama BKD (Badan Keahlian Dewan) telah melakukan penelitian, bahwasanya program unggulan tersebut belum sesuai harapan. (Hal itu karena) kurangnya bimbingan teknis yang perlu dilakukan terhadap guru, ataupun birokrat serta sumber daya manusia (SDM) baik di provinsi ataupun kabupaten/kota,” tegas Ferdi.
Di sisi lain, Ferdi menilai perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap target yang diharapkan Kemendikbudristek dari program unggulan tersebut.
“Keberhasilan program unggulan tersebut menurut saya memerlukan kajian terlebih dahulu secara baik dan benar, sebelum nantinya membuat kebijakan publik. Kebijakan bersangkutan langsung kepada rakyat, jangan sampai karena kebijakan tersebut rakyat menjadi korban,” jelasnya.
Dia meminta kepada Nadiem Anwar Makarim Mendikbudristek beserta jajarannya dalam membuat setiap kebijakan publik harus melihat situasi publik secara keseluruhan, baik dari ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya, hingga kondisi geografis. (faz/tin/ipg)