Upaya LaNyalla Mahmud Mattalitti Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) memperjuangkan calon presiden dari jalur perseorangan melalui Amandemen Konstitusi ke-5 mendapat dukungan dari para senator.
Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Baktiar Najamudin Wakil Ketua DPD RI menilai, langkah LaNyalla sangat berani. Maka dari itu, semua senator mendukung upaya tersebut demi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.
“DPD RI yang berada di luar partai memang sudah seharusnya berjuang untuk mewujudkan keinginan rakyat. Hasil survei yang disebutkan oleh Ketua DPD RI bahwa hampir 70 persen rakyat ingin calon presiden yang bukan kader partai,” ujar Nono, Jumat (3/12/2021), di Bandung, Jawa Barat.
DPD, lanjut Nono, harus bisa menjadi saluran dan membuka saluran bagi lahirnya calon-calon pemimpin bangsa.
Sementara itu, Mahyudin menyebut berdasarkan sejarah, demokratisasi lebih baik daripada otoriter. Menurutnya semakin banyak calon presiden, demokrasi semakin bagus.
“Faktanya, saat ini banyak anak-anak bangsa yang bagus dan kredibel, namun tidak mempunyai saluran dan kesempatan karena dikerdilkan oleh aturan dengan adanya presidential threshold 20 persen,” ucap Senator asal Kalimantan Timur itu.
Untuk mewujudkan kesempatan yang sama itu, Mahyudin bilang DPD siap melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon presiden dan wakil presiden independen, dan penghapusan presidential treshold 20 persen.
“Kami juga akan fokus untuk lobi-lobi politik ke MPR RI. Walau pun langkah ini berat, namun kami harus optimis. Pers berperan penting juga untuk membantu hal ini, juga terkait penguatan peran dan fungsi DPD RI ke depan,” paparnya.
Senada dengan dua Wakil Ketua DPD RI lainnya, Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan perlunya meninjau ulang demokrasi atau meninjau ulang konstitusi.
“Pemikiran Ketua DPD RI kalau saya beri judul adalah Demokrasi atau Konstitusi di Persimpangan Jalan. Saya kira hampir semua pihak setuju dengan apa yang ditawarkan DPD berkaitan dengan amandemen konstitusi, calon independen dan presidential threshold nol persen,” ucapnya.
Konstitusi, kata Sultan, harus segera mencapai fase ideal. Dengan sistem pemilu one man one vote, tetapi elektoral tidak dihitung, hal itu tidak adil.
“Bahkan, saya punya pemikiran ekstrem, harusnya kepemimpinan nasional formatnya seperti DPD. Ketuanya satu, wakilnya banyak. Wakilnya representasi Indonesia Barat, Tengah dan Timur,” tandasnya.(rid)
NOW ON AIR SSFM 100
