Camat di Sidoarjo yang Tidak Perbaiki Jalan Rusak Mulai Awal Maret Kena Sanksi

Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dan Subandi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tidak main-main soal jalan rusak. Keduanya menargetkan, perbaikan jalan rusak dan berlubang mulai dikerjakan awal Maret.

Untuk memastikan itu, keduanya meminta seluruh camat menandatangani surat pernyataan kesiapan dalam menjalankan program dengan anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK).

Program PIWK adalah program respons cepat penanganan masalah publik di Sidoarjo. Baik penanganan jalan rusak, gorong-gorong, normalisasi sungai, dan masalah lain yang dikeluhkan publik.

Subandi Wabup Sidoarjo meminta seluruh camat di Sidoarjo segera menyerap anggaran PIWK. Kalau sampai awal Maret masih ada camat yang belum melakukan perbaikan jalan, dia sudah siapkan sanksi.

“Tadi sudah saya sampaikan bahwa PIWK harus jalan. Mulai besok 1 Maret secara bersama sudah harus ada kegiatan PIWK,” ujar Subandi. “Karena pemetaan tempat mana saja yang jadi sasaran sudah ada.”

Di hari pertama bekerja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor dan Subandi sudah melakukan koordinasi awal dengan para pejabat Pemkab. Terutama dengan Sekretaris Daerah Sidoarjo.

“Kalau bulan tiga besok (awal maret) tidak ada kegiatan (perbaikan jalan), ya, mau ndak mau (ada sanksi). Tadi sudah kami sampaikan ke Sekda. Saya tidak ambil pusing, bikinkan saja surat, siapa saja camat-camat yang tidak mau,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo yang tinggal di kawasan Kecamatan Sedati itu pun menjadikan wilayah Kecamatan Sedati sebagai wilayah percontohan dalam menjalankan program PIWK.

“Tadi kami sampaikan, kami ingin kecamatan Sedati sebagai percontohan, mampu ndak mengerjakan itu? Karena itu berdampingan dengan desa kami (tempat saya) juga,” ujarnya.

Subandi bersyukur pelantikan dirinya dengan Muhdlor berjalan lancar. Dia tegaskan, setelah dilantik, sudah saatnya dirinya dan Gus Muhdlor bekerja membangun Sidoarjo bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

“Harmonisasi antara OPD dengan bupati dan wakil bupati, juga sekda, harus terbangun. Kunci kesuksesan itu adalah harmonisasi,” ujar Subandi.

Untuk mendukung terciptanya harmonisasi itu, Muhdlor dan Subandi sudah sepakat memberikan kesempatan kepada OPD dengan tidak melakukan mutasi pejabat. Keduanya akan terus berkonsolidasi sebagai upaya membangun harmonisasi di internal birokrasi Pemkab Sidoarjo.(den/iss/ipg)