BNPB Minta Pemda Segera Membentuk Posko Utama Penanganan Pascabanjir Bandang Kota Batu

Lilik Kurniawan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Batu menetapkan status tanggap darurat, dan segera membentuk klaster pendukung percepatan penanganan bencana.

Sekretaris Utama BNPB itu menyarankan agar status darurat bencana ditetapkan sampai dua pekan ke depan. Kemudian, segera mendirikan posko utama dan membentuk klaster-klaster.

Antara lain klaster pencarian, klaster yang mengurus pengungsi, logistik, dapur umum, psikosial, klaster sarana prasarana, klaster kesehatan, dan klaster pemulihan untuk mengurus pendataan rumah yang rusak.

Hal itu merupakan salah satu langkah percepatan penanganan pascabanjir bandang yang terjadi kemarin, Kamis (4/11/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan Liliek, siang hari ini, Jumat (5/11/2021), dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir, di Kantor Wali Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

“Perlu adanya status darurat bencana, disarankan dua minggu ke depan, kemudian mendirikan posko utama dan membentuk klaster-klaster,” ujarnya.

Hadir dalam rapat, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Kasdam V Brawijaya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu, dan perwakilan intansi daerah terkait.

Lebih lanjut, Liliek mengimbau pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan pada kemungkinan adanya bencana susulan, karena musim hujan diprediksi masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan.

Dalam rapat itu, Agung Sedayu Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu menjelaskan, sudah ada tujuh unit alat berat yang dikerahkan, tujuh unit dump truck, dan dua unit truk tangki untuk mempercepat penanganan pascabanjir bandang.

Sampai tadi siang, lanjut Agung, BPBD Kota Batu mencatat ada 17 rumah yang rusak, dan 142 warga yang terpaksa mengungsi.

Kerugian lainnya, ada 28 unit sepeda motor dan empat unit mobil yang rusak, serta delapan hewan ternak yang hilang terseret arus banjir.(rid/dfn)