APBN Harus Ciptakan Lapangan Kerja Seluas-luasnya

Dalam situasi Covid-19, semua kegiatan pemerintahan, ekonomi, kemasyarakatan, maupun peribadatan menjadi sulit. Bahkan, pembangunan, termasuk pengadaan barang dan jasa terhenti karena refocusing anggaran, baik yang berasal dari APBD maupun APBN.

Ahmad Muzani Sekjen Partai yang juga ketua fraksi Gerindra DPR RI mengatakan pada tahun 2020 tidak ada pengadaan barang dan jasa, akibatnya tidak ada belanja dan pembangunan. Perekonomian macet, kampus tutup, sekolah tutup, bahkan pasar dan mall pun tutup, sehingga tidak ada kegiatan ekonomi. Namun memasuki tahun 2021, suasana lambat laun mulai berubah

Muzani berharap agar serapan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD harus tepat sasaran. Misalnya dengan menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran yang kini semakin meluas akibat PHK.

“Karena itu proyek-proyek padat karya yang menyerap tenaga kerja harus menjadi prioritas bagi pembangunan kita,” papar Wakil Ketua MPR itu dalam keterangannya, Jumat (28/5/2021).

Pengadaan barang dan jasa, kata Muzanj, juga harus mengutamakan produksi dalam negeri agar perputaran uang dan barang bisa berputar lebih cepat lagi.

“Ini sejalan dengan kampanye penggunaan produksi dalam negeri oleh Jokowi presiden,” terang Muzani.

Kata dia, Impor produk asing hanya dimungkinkan pada barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian maka, perputaran ekonomi di dalam negeri akan lebih baik lagi, karena arus produksi dan konsumsi berjalan produktif.Termasuk daya beli masyarakat yang meningkat.

Muzani juga mengingatkan pentingnya pembangunan dirasakan pada masyarakat yang terdampak kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sebagai Wakil Ketua MPR, Muzani akan terus mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakannya berpihak kepada rakyat.

“Bagi kami ini adalah tugas mulia dan menjadi inti dari tujuan kami berpartai,” pungkas Muzani.(faz/tin/iss)